Peringatan HUT RI di Parado

Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima NTB berjalan dengan begitu Hikmat. walaupun diawalnya kesiapan Panitia Kecamatan cukup dirasakan lamban oleh para Peserta Upacara namun pada saat pelaksanaannya berjalan dengan tertib. Pada peringatan ini, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara ialah Bapak Camat Parado sendiri, beliau dalam pidato yang dibacakannya (Pidato Gubernur NTB) memaparkan tentang keberhasilan Pemprov NTB dalam mengentas Kemiskinan, Kebodohan dan Angka Kemiskinan dikalangan masyarakat NTB. Sementara menyangkut Pembangunan Insfrastruktur Umum Pemprov NTB sedang mengusahakan realisasi pembangunan Bandara Internasional di Pulau Lombok. menyangkut Bandara di Bima sudah dilakukan oleh Pemprov NTB yaitu memperlebar dan memperpanjang Run Way Bandara Muhammad Salahuddin Palibelo Bima serta melakukan Pembebasan Lahan untuk pelebaran Run Way tersebut.Demikian beberapa hal yang menjadi intisari Pidato Gubernur NTB TGH Zainul Mazdi (TGKH. Bajang).

Sementara itu, antusias Para Peserta Upacara (Guru, Siswa, Pol PP, Aparat Desa dan Unsur-unsur Lainnya) cukup terlihat diawal pelaksanaan Upacara, namun diakhir pelaksanaannya banyak peserta upacara yang cari tempat berteduh dipinggir Lapangan Upacara (Lapangan Parado Rato-pen).

Namun sangat disayangkan disini, penulis tidak melihat adanya Barisan Polisi maupun TNI yang ada di Parado kecuali yang ada dan menjadi Pemimpin Upacara. Dimanakah mereka berdiri? ada sedikit pertanyaan yang terlontar dikalangan peserta upacara lainnya terhadap keberadaan aparat pemerintah ini, walau sebelumnya pengatur pelaksanaan upacara telah menginstruksikan Aparat Kepolisian, TNI dan Pol PP menghadap ke Selatan Lapangan Upacara sebagaimana yang kita lihat diatas hanya Pol PP saja yang berdiri dengan siap dan Gagap gempitanya.

SOSOK SEDERHANA

Kepala UPT Dikpora Kec Parado bersama Pak John Robert Lille's Bule dari Amerika.
Sekilas dilihat dari keduanya tidak ada yang membuat mereka Bangga, sebab sebagaimana kita perhatikan semuanya biasa-biasa saja. Sang Bule sendiri dengan kaos oblong yang kelihatannya belum di Setrika nampak dengan senyum khasnya memandang kamera, sementara itu Bapnda tercinta kita nampak dengan kacamata yang senantiasa selalu menemaninya.
Seperti apa yang dibahasakan sebelumnya, ia...kelihatan tidak ada yang bisa dibanggakan kalau dilihat disini, tapi kalau kita mau cari tau tentang aktifitasnya masing-masing, waduh....saya yang baru mau pikir aja udah pusing...apa lagi hendak mengerjakan apa yang menjadi tugas daripada dua sosok yang ada pada potret ini. Betapa tidak, Sosok bule yang kerap disapa John ini sungguh ulet. Ia kerap menciptakan beberapa model usaha yang memberikan peluang kerja bagi pemuda-pemudi Indonesia yang ada di Makassar, dia menetap disini (Makassar) sudah mencapai 12 Tahun. Seandainya dia menetap di Bima Ya...!!
Sementara Sosok yang Satunya lagi Yakni Bapanda kita yang aslinya berasal dari Desa Teke namun sudah mendaradaging di Parado ini, sejak sekolah dulu katanya tidak pernah mau diam diri. Beliau terus kerja dan selalu bekerja. Layaklah kalau dibilang beliau sebagai Guru teladan di daerah ini (Parado) sebab apa yang udah beliau lakukan selama ini udah banyak yang berhasil. Buktinya.....mau Tau......Yah...., Banyaknya sarjana yang berasal dari Parado adalah hasil daripada didikannya. Betul ga'?
Kalau mau lebih mendetail tentang Biografi Bapak Kepala UPT Dikpora ini nanti kita tanya dulu yah pada orangnya. Tenang...nanti kita sambung lagi tulisan tentang kedua tokoh ini. OK.

Materi Ajar Sejarah (DETIK-DETIK PROKLAMASI )

DETIK-DETIK PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA
Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima di Jepang, oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK, atau "Dokiritu Zyunbi Choosakai", berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga Dokuritu Zyunbi IInkai dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.
Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPK diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu di Indonesia, pada tanggal 14 Agustus 1945, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang.
Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI. Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus.
Dua hari kemudian, saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada Sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan 'hadiah' dari Jepang (sic).
Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Sekutu. Sutan Sjahrir, Wikana, Darwis, dan Chaerul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang.
Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang (Gunsei) untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein (Medan Merdeka). Tapi kantor tersebut kosong. Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda, di Jalan Medan Merdeka Utara (Rumah Maeda di Jl Imam Bonjol 1). Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 pagi 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon No 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan Proklamasi Kemerdekaan.
Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengasdengklok.
Peristiwa Rengasdengklok
Para pemuda pejuang, termasuk Chaerul Saleh, yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945. Bersama Shodanco Singgih, salah seorang anggota PETA, dan pemuda lain, mereka membawa Soekarno (bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan) dan Hatta, ke Rengasdengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengasdengklok. Tujuannya adalah agar Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apa pun risikonya.
Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua, yaitu Mr. Ahmad Soebardjo melakukan perundingan. Mr. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengasdengklok. Mereka menjemput Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta. Mr. Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu - buru memproklamasikan kemerdekaan. Setelah tiba di Jakarta, mereka pulang kerumah masing-masing. Mengingat bahwa hotel Des Indes (sekarang kompleks pertokoan di Harmoni) tidak dapat digunakan untuk pertemuan setelah pukul 10 malam, maka tawaran Laksamana Muda Maeda untuk menggunakan rumahnya (sekarang gedung museum perumusan teks proklamasi) sebagai tempat rapat PPKI diterima oleh para tokoh Indonesia.
Pertemuan Soekarno/Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda
Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara ke XVI (Angkatan Darat) yang menjadi Kepala pemerintahan militer Jepang (Gunseikan) di Hindia Belanda tidak mau menerima Sukarno Hatta yang diantar oleh Maeda dan memerintahkan agar Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum pemerintahan militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan tersebut. Nishimura mengemukakan bahwa sejak siang hari tanggal 16 Agustus 1945 telah diterima perintah dari Tokio bahwa Jepang harus menjaga Status quo, tidak dapat memberi ijin untuk mempersiapkan proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagaimana telah dijanjikan oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam.Soekarno dan Hatta menyesali keputusan itu dan menyindir Nishimura apakah itu sikap seorang perwira yang bersemangat Bushido, ingkar janji agar dikasihani oleh Sekutu. Akhirnya Sukarno-Hatta meminta agar Nishimura jangan menghalangi kerja PPKI, mungkin dengan cara pura-pura tidak tau. Melihat perdebatan yang panas itu Maeda dengan diam-diam meninggalkan ruangan karena diperingatkan oleh Nishimura agar Maeda mematuhi perintah Tokio dan dia mengetahui sebagai perwira penghubung Angkatan Laut (Kaigun) di daerah Angkatan Darat (Rikugun) dia tidak punya wewenang memutuskan.
Setelah dari rumah Nishimura, Sukarno-Hatta menuju rumah Laksamana Maeda (kini Jalan Imam Bonjol No.1) diiringi oleh Myoshi guna melakukan rapat untuk menyiapkan teks Proklamasi. Setelahmenyapa Sukarno-Hatta yang ditinggalka berdebat dengan Nishimura, Maeda mengundurkan diri menuju kamar tidurnya. Penyusunan teks Proklamasi dilakukan oleh Soekarno, M. Hatta, Achmad Soebardjo dan disaksikan oleh Soekarni, BM Diah, Sudiro (Mbah) dan Sajuti Melik. Myoshi yang setengah mabuk duduk di kursi belakang mendengarkan penyusunan teks tersebut tetapi kemudian ada kalim dari Shigetada Nishijima seolah-olah dia ikut mencampuri penyusunan teks proklamasi dan menyarankan agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif. Tentang hal ini Bung Karno menegaskan bahwa pemindahan kekuasaan itu berarti "tranfer of power". Bung Hatta, Subardjo, BM Diah, Sukarni, Sudiro dan Sayuti Melik tidak ada yang membenarkan klaim Nishijima tetapi di beberapa kalangan klaim Nisjijima masih didengungkan.
Setelah konsep selesai disepakati, Sajuti menyalin dan mengetik naskah tersebut. Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di Lapangan Ikada, namun berhubung alasan keamanan dipindahkan ke kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jl. Proklamasi no. 1).
Hari Jumat di bulan Ramadhan, pukul 05.00 pagi, fajar 17 Agustus 1945 memancar di ufuk timur. Embun pagi masih menggelantung di tepian daun. Para pemimpin bangsa dan para tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda, dengan diliputi kebanggaan setelah merumuskan teks Proklamasi hingga dinihari. Mereka, telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia hari itu di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, pada pukul 10.00 pagi. Bung Hatta sempat berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers dan kantor-kantor berita, untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia ( Hatta, 1970:53 ).
Menjelang pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan, suasana di Jalan Pegangsaan Timur 56 cukup sibuk. Wakil Walikota, Soewirjo, memerintahkan kepada Mr. Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon dan beberapa pengeras suara. Sedangkan Sudiro memerintahkan kepada S. Suhud untuk mempersiapkan satu tiang bendera. Karena situasi yang tegang, Suhud tidak ingat bahwa di depan rumah Soekarno itu, masih ada dua tiang bendera dari besi yang tidak digunakan. Malahan ia mencari sebatang bambu yang berada di belakang rumah. Bambu itu dibersihkan dan diberi tali. Lalu ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah. Bendera yang dijahit dengan tangan oleh Nyonya Fatmawati Soekarno sudah disiapkan. Bentuk dan ukuran bendera itu tidak standar, karena kainnya berukuran tidak sempurna. Memang, kain itu awalnya tidak disiapkan untuk bendera.
Sementara itu, rakyat yang telah mengetahui akan dilaksanakan Proklamasi Kemerdekaan telah berkumpul. Rumah Soekarno telah dipadati oleh sejumlah massa pemuda dan rakyat yang berbaris teratur. Beberapa orang tampak gelisah, khawatir akan adanya pengacauan dari pihak Jepang. Matahari semakin tinggi, Proklamasi belum juga dimulai. Waktu itu Soekarno terserang sakit, malamnya panas dingin terus menerus dan baru tidur setelah selesai merumuskan teks Proklamasi. Para undangan telah banyak berdatangan, rakyat yang telah menunggu sejak pagi, mulai tidak sabar lagi. Mereka yang diliputi suasana tegang berkeinginan keras agar Proklamasi segera dilakukan. Para pemuda yang tidak sabar, mulai mendesak Bung Karno untuk segera membacakan teks Proklamasi. Namun, Bung Karno tidak mau membacakan teks Proklamasi tanpa kehadiran Mohammad Hatta. Lima menit sebelum acara dimulai, Mohammad Hatta datang dengan pakaian putih-putih dan langsung menuju kamar Soekarno. Sambil menyambut kedatangan Mohammad Hatta, Bung Karno bangkit dari tempat tidurnya, lalu berpakaian. Ia juga mengenakan stelan putih-putih. Kemudian keduanya menuju tempat upacara.
Marwati Djoened Poesponegoro ( 1984:92-94 ) melukiskan upacara pembacaan teks Proklamasi itu. Upacara itu berlangsung sederhana saja. Tanpa protokol. Latief Hendraningrat, salah seorang anggota PETA, segera memberi aba-aba kepada seluruh barisan pemuda yang telah menunggu sejak pagi untuk berdiri. Serentak semua berdiri tegak dengan sikap sempurna. Latief kemudian mempersilahkan Soekarno dan Mohammad Hatta maju beberapa langkah mendekati mikrofon. Dengan suara mantap dan jelas, Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan singkat sebelum membacakan teks proklamasi.
“Saudara-saudara sekalian ! saya telah minta saudara hadir di sini, untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam jaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam jaman Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakekatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami, tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia , permusyawaratan itu seia-sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.
Saudara-saudara! Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah Proklamasi kami: PROKLAMASI; Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia . Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta , 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno/Hatta.
Demikianlah saudara-saudara! Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita menyusun Negara kita! Negara Merdeka. Negara Republik Indonesia merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu“. ( Koesnodiprojo, 1951 ).
Acara, dilanjutkan dengan pengibaran bendera Merah Putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari serambi muka, lebih kurang dua meter di depan tiang. Ketika S. K. Trimurti diminta maju untuk mengibarkan bendera, dia menolak: ” lebih baik seorang prajurit ,” katanya. Tanpa ada yang menyuruh, Latief Hendraningrat yang berseragam PETA berwarna hijau dekil maju ke dekat tiang bendera. S. Suhud mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali dibantu oleh Latief Hendraningrat.
Bendera dinaikkan perlahan-lahan. Tanpa ada yang memimpin, para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dikerek dengan lambat sekali, untuk menyesuaikan dengan irama lagu Indonesia Raya yang cukup panjang. Seusai pengibaran bendera, dilanjutkan dengan pidato sambutan dari Walikota Soewirjo dan dr. Muwardi.
Setelah upacara pembacaan Proklamasi Kemerdekaan, Lasmidjah Hardi ( 1984:77 ) mengemukakan bahwa ada sepasukan barisan pelopor yang berjumlah kurang lebih 100 orang di bawah pimpinan S. Brata, memasuki halaman rumah Soekarno. Mereka datang terlambat. Dengan suara lantang penuh kecewa S. Brata meminta agar Bung Karno membacakan Proklamasi sekali lagi. Mendengar teriakan itu Bung Karno tidak sampai hati, ia keluar dari kamarnya. Di depan corong mikrofon ia menjelaskan bahwa Proklamasi hanya diucapkan satu kali dan berlaku untuk selama-lamanya. Mendengar keterangan itu Brata belum merasa puas, ia meminta agar Bung Karno memberi amanat singkat. Kali ini permintaannya dipenuhi. Selesai upacara itu rakyat masih belum mau beranjak, beberapa anggota Barisan Pelopor masih duduk-duduk bergerombol di depan kamar Bung Karno.
Tidak lama setelah Bung Hatta pulang, menurut Lasmidjah Hardi (1984:79) datang tiga orang pembesar Jepang. Mereka diperintahkan menunggu di ruang belakang, tanpa diberi kursi. Sudiro sudah dapat menerka, untuk apa mereka datang. Para anggota Barisan Pelopor mulai mengepungnya. Bung Karno sudah memakai piyama ketika Sudiro masuk, sehingga terpaksa berpakaian lagi. Kemudian terjadi dialog antara utusan Jepang dengan Bung Karno: ” Kami diutus oleh Gunseikan Kakka, datang kemari untuk melarang Soekarno mengucapkan Proklamasi .” ” Proklamasi sudah saya ucapkan,” jawab Bung Karno dengan tenang. ” Sudahkah ?” tanya utusan Jepang itu keheranan. ” Ya, sudah !” jawab Bung Karno. Di sekeliling utusan Jepang itu, mata para pemuda melotot dan tangan mereka sudah diletakkan di atas golok masing-masing. Melihat kondisi seperti itu, orang-orang Jepang itu pun segera pamit. Sementara itu, Latief Hendraningrat tercenung memikirkan kelalaiannya. Karena dicekam suasana tegang, ia lupa menelpon Soetarto dari PFN untuk mendokumentasikan peristiwa itu. Untung ada Frans Mendur dari IPPHOS yang plat filmnya tinggal tiga lembar ( saat itu belum ada rol film ). Sehingga dari seluruh peristiwa bersejarah itu, dokumentasinya hanya ada 3 ( tiga ) ; yakni sewaktu Bung Karno membacakan teks Proklamasi, pada saat pengibaran bendera, dan sebagian foto hadirin yang menyaksikan peristiwa yang sangat bersejarah itu.
Naskah asli proklamasi yang ditempatkan di Monumen Nasional dengan bingkai
Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 - 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di kediaman Soekarno, Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah Sayuti Melik, Sukarni dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih, yang telah dijahit oleh bu Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, wakil walikota Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan Barisan Pelopor.
Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera namun ia menolak dengan alasan pengerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah Latief Hendraningrat, seorang prajurit PETA, dibantu oleh Soehoed untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera Merah Putih (Sang Saka Merah Putih), yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional.
Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 orang anggota Barisan Pelopor yang dipimpin S.Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pegangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan Proklamasi, namun ditolak. Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik (NKRI) dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian.
Setelah itu Soekarno dan M.Hatta terpilih atas usul dari otto iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.
Isi Teks Proklamasi
PROKLAMASI
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05, Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno/Hatta
Di sini ditulis tahun 05 karena ini sesuai dengan tahun Jepang yang kala itu adalah tahun 2605. Naskah Otentik Teks diatas merupakan hasil ketikan dari Sayuti Melik (atau Sajoeti Melik), salah seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan proklamasi. Sementara Teks tersebut kemudian dalam tulisan Bahasa Indonesia yang menggunakan EYD adalah Sebagai Berikut :

PROKLAMASI
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, hari 17, bulan 8, tahun 45 Wakil2 bangsa Indonesia.

Terjemahan ke Bahasa Inggris
PROCLAMATION
We, the Indonesian people, hereby declare the independence of Indonesia. Matters concerning the transfer of power, etc., will be carried out in a conscientious manner and as speedily as possible.
Jakarta, 17 August 1945
In the name of the nation of Indonesia, Sukarno-Hatta

MATERI AJAR SEJARAH KELAS III SMA

PERKEMBANGAN KEHIDUPAN EKONOMI – KEUANGAN, POLITIK,
DAN PEMERINTAHAN PADA AWAL KEMERDEKAAN


Persoalan mendasar yang dihadapi Bangsa Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan adalah kekacauan ekonomi-keuangan, politik dan keamanan, oleh sebab itulah pemerintah memprioritaskan penataan bidang-bidang tersebut. Pada bidang ekonomi-keuangan pemerintah menasionalisasi de javasche Bank menjadi Bank Indonesia, dibidang politik pemerintah melaksanakan pemilihan umum, dibidang keamanan melakukan penumpasan terhadap kelompok-kelompok yang memecah belah bangsa Indonesia.

A. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Bidang Ekonomi – Keuangan, Birokrasi, Militer dan Hubungan Pusat Daerah Sampai Tahun 1950.
1. Keadaan Ekonomi-Keuangan Indonesia pada awal kemerdekaan.
Pada awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat memperihatinkan karena terjadinya Inflasi yang sangat berat, akibat mata uang rupiah jepang yang beredar secara tak terkendali. Pada bulan Agustus 1945 jumlah uang yang beredar mencapai 6,1 Miliyar Rupiah. Jumlah itu semakin bertambah ketika pasukan sekutu mengedarkan uang cadangan sebesar 2,3 Milyar Rupiah untuk membiayai operasi-operasi militer mereka. tidak dapat disangkal, kondisi seperti itu membuat ekonomi-keuangan bangsa yang baru berdiri tersebut mengalami inflasi yang demikian parah.
Dalam perekonomian Negara yang semakin memburuk pemerintah tidak dapat melarang berlakunya uang Jepang, karena belum memiliki mata uang sendiri untuk menggantikan mata uang Jepang. Keadaan kas negarapun kosong membuat keadaan ekonomi bangsa Indonesia semakin sulit. Pajak dan Bea masukpun sangat terbatas sementara pengeluaran pemerintah semakin besar. menghadapi situasi demikian, pemerintah mengambil kebijakan untuk tetap memberlakukan ketiga mata uang diwilayah R I yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang Pemerintah Hindia Belanda dan mata uang Pendudukan Jepang.
Keadaan ekonomi-keuangan semakin memburuk ketika Belanda melakukan Blokade ekonomi pintu perdagangan bangsa Indonesia dengan dunia luar ditutup sehingga menimbulkan kerugian bagi barang dagangan Indonesia yang mau di Ekspor. Penerapan strategi Blokade tersebut dilakukan pihak kolonial Belanda dengan tujuan memnimbulkan kekacauan sosial dalam masyarakat Indonesia. Dengan strategi Blokade diharapkan tingkat keperdayaan rakyat pada pemerintah akan menurun karena banykanya barang-barang kebutuhan masyarakat selanjutnya akan menjatuhkan pemerintah Republik Indonesia.
Alasan lain dari kolonial Belanda melakukan Blokade sebagai berikut :
 Mencegah masuknya senjata atau peralatan militer lainnya ke Indonesia.
 Mencegah keluarnya hasil-hasil pertanian dan perkebunan dari Indonesia.
Situasi peperangan sangat mempengaruhi ekonomi Indonesia. Pendapatan pemerintah tidak sebanding dengan pengeluaran. Akibat blockade yang dilakukan pihak colonial Belanda hasil pertanian dan perkebunan tidak dapat diekspor serta berkurangnya barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Namun demikian pemerintah tetap bertahan dengan mengandalkan hasil-hasil produksi pertanian, bahkan pemerintah Indonesia mengalami surplus produksi beras 400.000 Ton. Pemerintah Indonesia memberikan bantuan pada India sebanyak 50.000 Ton untuk mengatasi bencana kelaparan yang terjadi dinegara itu.

Secara politis bantaun kemanusiaan tersebut telah memberikan arti yang penting, bahwa pemerintah Indonesia berhasil menembus blockade Belanda sekaligus mempererat hubungan dengan India. India merupakan Negara di Asia yang paling aktif membantu Indonesia dalam perjuangan diplomatik diberbagai forum Internasional.

2. Upaya Menata Kemelut Ekonomi.
Menghadapi kekacauan ekonomi-keuangan yang demikian memperihatinkan, pemerintah Indonesia melakukan bergaia upaya untuk menata ekonomi-keuangan kearah yang lebih baik, dengan mengambil langkah dan kebijakan sebagai berikut :
a. Mengadakan konferensi ekonomi pertama pada bulan Pebruari 1946, dengan membahas masalah peningkatan produksi dan distribusi bahan makanan, masalah sandang, serta persoalan status administrasi perkebunan milik asing.
Hasil konferensi adalah menghapus system Antarki lokal warisan Jepang dan mengganti dengan system sentralisasi dimana bahan makanan akan ditangani pemerintah pusat dalam wadah Badan Pengawas Makanan Rakyat yang kemudian menjadi Badan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (PPBM), serta seluruh perkebunan diawasi oleh pemerintah.
b. Pembentukan Badan Perencanaan Ekonomi.
Menteri Persediaan Makanan Rakyat I.J. Kasimo mengeluarkan kebijakan mengenai rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan sebutan Plan Kasimo, yang berisi anjuran sebagai berikut :
 Memperbanyak kebun bibit dan Padi unggul.
 Melarang penyembelihan hewan pertanian.
 Tanah-tanah yang kosong ditanami kembali (terutama di Sumatera) dan,
 Mengadakan transmigrasi 20 Juta penduduk jiwa ke Sumatera dalam jangka waktu 10 – 15 tahun.

c. Mengadakan Konferensi Ekonomi kedua di Solo pada tanggal 6 Mei 1946 dengan mebhasa masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan Negara, pengendalian harga serta distribusi dan alokasi tenaga manusia.
d. Pada bulan Juli 1946, Menteri Keuangan Ir. Surachman (atas persetujuan BP. KNIP) melakukan pinjaman nasional yang akan dibayar kembali selama 40 Tahun. Pada tahun pertama uang yang terkumpul dari penduduk pulau Jawa di Madura sebesar Rp,- 500.000.000,00. Tingkat kepercayaan yang tinggi dari rakyat kepada pemerintah demikian tinggi, itu tergambar dari jumlah dana yang terkumpul.
e. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan uang kertas yang dikenal dengan “Oceang Repoeblik Indonesia” atau ORI, untuk menggantikan uang Jepang yang sudah merosot nilainya. Nilai tukar uang Jepang dengan ORI ditentukan setiap 1.000 rupiah uang Jepang ditukar dengan 1 rupiah ORI.

3. Pembentukan Organisasi Militer.
Pada awal kemerdekaan Indonesia, bentuk perjuangan yang diambil oleh Pimpinan Nasional adalah menekankan pada cara diplomasi untuk mendapatkan simpati dan memperoleh pengakuan Dunia Internasioanl. Kebijakan itu diambil berdasarkan pertimbangan politik, bahwa pembentukan Tentara Nasional pada saat itu akan mengundang serangan Tentara Serikat dan Jepang. Diperkirakan kekuatan nasional belum mampu menghadapi semua itu. Oleh sebab itu pemerintah belum mau membentuk tentara nasional, yang dibentuknya Badan Keamanan Rakyat, suatu organisasi lokal yang ditugasi memelihara keamanan dilingkungan masing-masing.
Pertempuran bersenjata yang terjadi diseluruh Indonesia menyadarkan pemerintah Republik Indonesia bahwa adanya tentara nasional sangat diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa Indonesia dari kekuatan kaum kolonial, oleh karena itulah pemerintah bertekad bahwa kehadiran tentara sangat diperlukan.
Maka pada tanggal 5 Oktober 1945 dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan menunjuk Supriyadi (Pimpinan Pemberontakan PETA) di Blitar ditunjuk sebagai Panglima Tertinggi TKR, sedangkan Kepala Staf Umum adalah Oerip Soemahardjo (seorang pensiunan Mayor KNILL : Tentara Hindia Belanda Kerajaan). Pada bulan Nopember 1945 diadakan konferensi tingkat tinggi TKR untuk mencarai pengganti Supriyadi. Akhirnya terpilih Kolonel Soedirman (Panglima Devisi V/Banyumas, sedangkan Oerip Soemahardjo tetap sebagai Kepala Staf TKR. Pada tanggal 18 Desember 1945 kolonel Soedirman dilantik sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Letnan Jendral.
Pada bulan Januari 1946 TKR diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat kemudian diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Didaerah-daerah pembentukan TRI dilakukan secara spontan tanpa rencana yang matang, tanpa bimbingan dan peralatan dari pemerintah. Oleh karena itu anggota TRI masih merasa sebagai pejuang walaupun menjadi militer.
Pada tanggal 26 Pebruari dilakukan penyempurnaan organisasi TRI dengan melakukan pengurangan jumlah Devisi. Dari 10 Devisi di Jawa menjadi 7 Devisi, sedangkan di Sumatera dari 6 Divisi menjadi 4 Divisi. Tanggal 5 Mei 1947, TRI dan laskar-laskar perjuangan rakyat dipersatukan dalam satu wadah, maka pada tanggal 3 Juni 1947 disahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibawah Pimpinan Panglima Besar Jendral Soedirman.

B. Gejolak Sosial Diberbagai Daerah Pada Awal Kemerdekaan.

 Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 kondisi dalam negeri bangsa Indonesia belum stabil. Hal ini terjadi karena adanya oknum / golongan tertentu yang ingin mengganti kedudukan Pancasila dan UUD 1945 dan menggeser pemerintahan yang satu.

Gerakan – gerakan yang berusaha menghancurkan keberadaan Negara Republik Indonesia itu adalah seperti yang akan dibahas berikut ini :
1. Gerakan Darul Islam / Tentara Islam Indonesia ( DI / TII ).
Penarikan mundur pasukan Republik Indonesia ke wilayah RI, sesuai garis Van Mook dalam perundingan Renville, menimbulkan kekecewaan berbagai pihak. Protes yang keras dilakukan oleh dua partai besar yaitu PNI dan Masyumi. Kedua partai itu mundur dari Kabinet Amir Sayrifuddin yang mengakibatkan jatuhnya cabinet tersebut. Protes juga dilakukan oleh Tentara Republik Indonesia. Menurut mereka disetujuinya Garis Van Mook berarti pemerntah harus mengalah terhadap Belanda. Hal itu dianggap merupakan penghinaan bagi Tentara Republik Indonesia. Disamping itu mereka keberatan karena banyaknya anggota keluarganya yang harus menempuh perjalanan jauh sebagai realisasi Garis Van Mook.
Salah satu anggota Pasukan Siliwangi yang menentang kebijakan Pemerintah Republik Indonesia menerima hasil perundingan Renville adalah Sukarmadji Maridjan Kartasuwirjo. Ia bersama pengikutnya menolak hijrah dan melarikan diri masuk hutan. Kelompok ini menamakan dirinya Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, DI/TII tidak mau lagi mengakui Republik Indonesia dan ingin menyingkirkan Pancasila sebagai dasar Negara pada tanggal 7 Agustus 1949 DI / TII memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Di Jawa Barat, kelompok Kartosuwirjo melakukan terror terhadap rakyat menimbulkan korban jiwa tidak sedikit. Oleh karena itu tindakan penumpasanpun dilakukan, tetapi gerombolan ini bisa bertahan. Baru pada tanggal 4 Juni 1962 Kartosuwirjo berhasil ditangkap oleh Pasukan Siliwangi diatas gunung Geber daerah Majalaya. Pasukan Siliwangi menggunakan siasat pagar batas dengan mengikutsertakan rakyat yang disebut Operasi Bratayudha.
Selain di Jawa Barat, DI / TII juga melancarkan gerakannya didaerah seperti :
o Gerakan di Jawa Tengah (bagian utara) dipimpin oleh Amir Fatah, dibagian selatan dipimpin Kyai Sumolangu, gerakan ini dapat dihancurkan oleh Batalion Diponegoro tahun 1957 denga operasi Benteng Nasional.
o Gerombolan DI / TII di Aceh dipimpim oleh Daud Bereuh tanggal 20 September 1953 memproklamirkan daerah Aceh sebagai bagian Negara Islam Indonesia dibawah Kartosuwirjo, penyelesaian gerakan ini melalui kombinasi operasi militer dan musyawarah sehingga memulihkan keamanan di Aceh.
Di Sulawesi Selatan Kahar Muzakar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia sebagai bagian dari Di / TII Jawa Barat. Protes ini dilakukan sebagai bentuk protes rencana pembubaran kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan oleh Pemerintah. Pada tanggal 3 Pebruari 1965 Kahar Muzakar ditembak mati, dan mengakhiri gangguan keamanan di Sulawesi Selatan.

2. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA).
Pada tanggal 23 JAnuari 1950, pasukan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) mengadakan pemberontakan dibawah pimpinan Reymond Westerling dengan pengikutnya berjumlah lebih lebih 800 orang (300 orang diantaranya anggota KL : Koninklijk Leger) menyerang kota Bandung. Mereka menyampaikan ultimatum kepada pemerintah agar diterima sebagai Tentara Inti Negara PAsundan, dan menolak pembubaran Negara Boneka itu. Pasukan Westerling melancarkan aksi terror dan menembak siapa saja terutama anggota APRIS.
Tujuan gerakan APRA yang sebenarnya adalah mempertahankan bentuk Negara federal di Indonesia dan adanya tentara tersendiri dinegara-negara bagian RSI.
Untuk menghancurkan gerombolan westerling, pemerintah mengirim kesatuan-kesatuan APRIS dari Jakarta tanggal 23 Januari 1950 ke Bandung. Tanpa kesulitan APRIS berhasil menceraiberaikan gerombolan tersebut. Anggota APRA banyak yang ditembak mati. Tanggal 24 Januari 1950 suatu pertempuran di Pacet, TNI berhasil menghancurkan sisa-sisa kerombolan Westerling. Westerling melarikan diri ke Jakarta dengan rencana membunuh Sultan Hamengkubuwono IX (Menteri Pertahanan) dan Kolonel TB. Simatupang (Kepala Staf Angkatan Perang), rencana tersebut dapat digagalkan.
Ternyata dalang dari gerakan itu adalah Sultan Hamid II, seorang Menteri Negara tanpa Porto Folio (departemen) pada Kabinet RIS.

3. Pemberontakan Andi Azis di Makasar.
Latar belakang terjadinya pemberontakan Andi Azis adalah menolak masuknya pasukan APRIS dari TNI ke Sulawesi Selatan.
Kapten Andi Azis adalah perwira KNIL (Kominklijk Nederlands Indische leger yang baru diterima masuk APRIS .Rencana kedatangan pasukan TNI di bawah pimpinan Mayor H.V.worang menghawatirkan pasukan KNIL yang di pimpin oleh Andi Azis.Mereka takut terdesak oleh pasukan yang datang. Oleh karena itu mereka menyatakan sebagai pasukan yang bebas dan melakukan serangan terhadap markas-markas TNI yang ada di Makassar.
Untuk mengatasi gerakan yang di pimpin oleh Andi Azis pada tanggal 8 April 1955 pemerintah RIS menginstruksikan kepada Andi Azis agar segera melapor diri ke Jakarta dalam waktu 4 x 24 jam untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya sampai pada batas waktu yang ditetapkan, pemerintah akhirnya mengirim pasukannya dibawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang untuk menumpasnya. Bulan April 1950 Andi Azis menyerahkan diri.
4. Republik Maluku Selatan. (RMS).

Setelah pemberontakan Andi Azis mengalami kegagalan, salah seorang tokohnya melarikan diri ke Ambon, disertai sejumlah anggota Pasukan KNIL dan Baret Hijau. Tokoh pemberontakan tersebut bernama Dr. Soumokil (mantan jaksa Agung Negara Indonesia Timur). Dr. Soumokil tidak menyetujui terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan ia tidak setuju penggabungan daerah-daerah Negara Indonesia Timur kedalam wilayah kekuasaan RI.
Untuk usahanya melepaskan diri dari RIS, ia bekerja sama dengan Ir. Manusama dan menghasut beberapa suku dipulau Seram untuk menjadi pengikut RMS. Bahkan pada tanggal 18 April 1950 mereka mengadakan rapat dikota Ambon, untuk mendapatkan pengikut, mereka sering melakukan gerakan-gerakan yang bersifat teror dan macam-macam kepada masyarakat setempat.
Pada tanggal 24 April 1950 Dr. Soumokil memproklamirkan berdirinya Negara Republik Maluku Selatan (RMS), yang memusatkan kekuatannya dikota Ambon dipulau Seram. Ia mengatakan bahwa Republik Maluku Selatan merupakan Negara yang berdiri sendiri terlepas dari Republik Indonesia Serikat. (RIS).

Pemerintah berusaha mengadakan musyawarah dengan mengirim Dr. Leimena untuk menyelesaikan masalah RMS, tetapi tidak berhasil. Akhirnya pemerintah mengambil langkah tegas dengan mengirim colonel Alex Kawilarang untuk memimpin operasi penumpasan terhadap gerombolan RMS. Satu persatu pulau-pulau termasuk pulau Seram dapat direbut dan sesudah itu kota Ambon. Akhirnya APRIS berhasil menumpas seluruh anggota gerombolan RMS. Pada awal tahun enampuluhan Dr. Soumokil tertangkap dan diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa. Ia dijatuhkan hukuman mati, sedangkan Ir. Manusama berhasil melarikan diri ke Belanda.

5. Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia / Perjuangan Rakyat Semesta.
(PRRI / Permesta).

Pemberontakan PRRI / Permesta dilator belakangi oleh hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Ketidakharmonisan itu disebabkan oleh ketidak puasan beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Artinya ada ketidakberimbangan antara biaya untuk pusat dan biaya untuk pemerintah daerah. Sikap rasa tidak puas tersebut mendapat dukungan dari beberapa Panglima Militer didaerah dan membentuk Dewan Daerah. Dewan-dewan daerah tersebut adalah sebagai berikut :
 Dewan Banteng di Sumatera Barat (20 Desember 1956) dibentuk oleh Letkol Achmad Husein.
 Dewan Gajah di Medan (22 Desember 1956) dibentuk oleh Kolonel Maludin Simbolan.
 Dewan Garuda di Sumatera Selatan, dan Dewan Marguni di Manado (18 Pebruari 1957) dibentuk oleh Letkol Vintje Samuel.

Pembentukan Dewan-Dewan tersebut dilanjutkan dengan upaya pengambilalihan kekuasaan pemerintah setempat.

Pada tanggal 10 Pebruari 1958, colonel Achmad Husein memberi ultimatum kepada pemerintah pusat bahwa kabinet Djuanda harus menyerahkan mandatnya kepada Presiden selambat-lambatnya 5 Jam setelah Ultimatum dikeluarkan. Menanggapi ultimatum tersebut pada tanggal 11 Pebruari 1958 pemerintah secara tegas menolak ultimatum PRRI / Premesta dan memecat dengan tidak hormat tokoh yang terlibat didalamnya. Pada tanggal 12 Pebruari 1958 KSAD A.H. Nasution mengeluarkan perintah Pembekuan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah dan menempatkannya langsung dibawah Komando KSAD. Pada tanggal 15 Pebruari 1958 Achmad Husein memproklamirkan berdirnya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang dengan Syarifuddin Prawiranegara sebagai Perdana Menterinya.

Pada tanggal 17 Pebruari 1958 Letkol Samuel Komandan daerah militer Sulawesi Utara dan Tengah mengumumkan bahwa daerah itu memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung sepenuhnya PRRI Sumatera Barat. Gerakan itu dikenal dengan Permesta.
Penumpasan pemberontakan Permesta pemerintah mengadakan operasi Sapta Marga (April 1958) dipimpin Brigader Jenderal Djati Koesimo yang menduduki Sumatera Utara, operasi Sadar dipimpin oleh Kolonel Ibnu Sutomo. Sedangkan operasi penumpasan PRRI dilakukan operasi 17 Agustus dipimpin Kolonel Ahmad Yani yang bertugas merebut Padang, Bukit Tinggi yang dikuasai PRRI, serta operasi Tegas dipimpin Kolonel Kaharuddin Nasution yang merebut Riau. Gerakan ini dapat dilumpuhkan sekitar bulan Agustus 1958, dan Achmad Husein menyerahkan diri dengan pengikutnya tanggal 12 Mei 1961.

C. Perkembangan Keragaman Ideologi Dan Partai Politik Dengan Perubahan Otoritas KNIP Dan Lembaga Kepresidenan Pada Awal Kemerdekaan.

1. Ideologi – ideology yang berkembang pada masa pergerakan Nasional Indonesia.

Munculnya pergerakan nasional Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 mempunyai andil yang besar dalam sejarah pergerakan nasional yang telah membuka jalan dan memelopori gerakan kebangsaan Indonesia. Setelah munculnya Budi Utomo (BU), maka periode berikutnya muncullah oragnisasi-organisasi pergerakan dengan berbagai macam ideology, seperti ideology Agama, ideology politik, ideology nasional dan ideology komunis.

1. Ideologi Agama.
A. Sarekat Islam.
Tiga tahun setelah berdirinya BU, yakni tahun 1911 berdirilah Sarekat Dagang Islam (SDI) di Solo oleh H. Samanhudi, seorang pedagang batik dari Laweyan Solo. Organisasi SDI berdasar pada dua hal, yakni :
1. Agama, yakni Agama Islam.
2. Ekonomi, yakni untuk mdiri dari pedagang Cina yang berperan sebagai leveransir (seperti kain putih, malam, dan sebagainya).

Atas prakarsa H.O.S. Cokroaminoto, nama SDI kemudian diubah menjadi Sarekat Islam (SI), dengan tujuan untuk memperluas anggota dan tidak hanya terbatas pada pedagang saja. Berdasarkan Akte Notaris pada tanggal 10 September 1912, ditetapkan tujuan SI sebagai berikut :
1. Memajukan perdagangan.
2. Membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha (permodalan).
3. Memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk asli.
4. Memajukan kehidupan Agama Islam.

Melihat tujuannya tidak nampak adanya kegiatan politik. akan tetapi SI dengan gigih selalu memperjuangkan keadilan dan kebenaran terhadap penindasan dan pemerasan oleh pemerintah colonial. Dengan demikian, disamping tujuan ekonomi juga ditekankan adanya saling membantu diantara anggota. Itulah sebabnya dalam waktu singkat, SI berkembang menjadi anggota massa yang pertama di Indonesia. SI merupakan gerakan nasionalis, demokratis dan ekonomis serta berasaskan Islam dengan haluan koorperatif.

B. Muhammadiyah.
Muhammadiyah didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. asas perjuangannya ialah Islam dan kebangsaan Indonesia, sifatnya non politik. muhammadiyah bergerak dibidang keagamaan, pendidikan dan sosial, menuju kepada tercapainya kebahagian lahir bhatin. Tujuan Muhammadiyah ialah :
1. Memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam.
2. Mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara hidup menurut agama Islam.
Untuk mencapai tujuan tersebut, usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah sebagai berikut :
1. Mendirikan sekolah-sekolah yang berdasarkan agama Islam (dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi).
2. Mendirikan poliklinik-poliklinik, rumah sakit, rumah yatim, mesjid DLL.
Muhammadiyah berusaha untuk mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur’an dan hadist. Itulah sebabnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran agama Islam yang sebenarnya.
Muhammadiyah juga telah memperhatikan pendidikan wanita yang dinamakan Aisyiah, sedangkan untuk kepanduan disebut Hizbut Wathon (HW).

2. Ideologi Politik.
Ideologi politik dalam hal ini diwakili oleh Indische Partij (IP) yang didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Tiga Serangkai, yakni Douwes Dekker (Setyabudi Danudirjo), Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara).
Organisasi ini mempunyai cita-cita untuk menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia Asli maupun golongan Indo, Cina, Arab dan sebagainya. Mereka akan dipadukan dalam kesatuan bangsa dengan membutuhkan semangat nasionalisme Indonesia.

Melihat tujuannya, maka dapat diketahui bahwa IP berdiri diatas nasionalisme yang luas menuju Indonesia merdeka. Dengan demikian dpt dikatakan bahwa IP merupakan Partai politik pertama di Indonesia, dengan haluan koorperasi. Dalam waktu yang singkat telah mempunyai 30 cabang dengan anggota lebih kurang 7.000 orang, yang kebanyakan orang Indo.

3. Ideologi Nasional.
a. Perhimpunan Indonesia (PI).
Perhimpunan Indonesia (PI) merupakan penjelmaan dari Indische Vereeniging yang didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang belajar dinegeri Belanda pada tahun 1908. mereka itu antara lain : Sutan Kasayangan, R.N. Notokusumo, R.P. Sastrokartono, R. Husein Jayadiningrat, dan Notodiningrat. Pada mulanya hanya bersifat organisasi sosial yang berjuang untuk mengurus kepentingan bersama orang-orang Indonesia yang berada dinegeri Belanda. Kadatangan tiga tokoh Indische Partij dinegeri Belanda tahun 1913 (sebagai orang buangan), unsure politik mulai masuk dalam tubuh Indische Vereeniging.
Pada tahun 1922, nama Indische Vereeniging diubah menjadi Indonesische Vereeniging dan kemudian pada tahun 1925 menjadi Perhimpunan Indonesia. Majalah mereka yang terbit sejak tahun 1916 dengan nama Hindia Putra diganti menjadi Indonesia Merdeka (1924). Dengan perubahan itu maka terjadi pula perubahan dasar pemikiran dan orientasi pergerakan mereka. Gerakan mereka menjadi radikal dan dengan tegas menginginkan Indonesia merdeka.

Untuk mempertegas dasar perjuangannya, pada tahun 1925 PI mengeluarkan anggaran dasarnya sebagai berikut :
1. PI akan berjuang untuk memperoleh suatu pemerintahan untuk Indonesia yang hanya bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia.
2. Kemerdekaan penuh bagi Indonesia akan dicapai dengan aksi bersama dan serentak oleh rakyat Indonesia.
3. Untuk itu sangat diperlukan persatuan nasional yang murni diantara seluruh rakyat Indonesia dalam menentang penjajahan Belanda yang telah merusak kehidupan bangsa Indonesia.

b. Partai Nasional Indonesia (PNI).
Algemene Studie Club di Bandung yang didirikan oleh Ir. Soekarno pada tahun 1925 telah mendorong para pemimpin lainnya untuk mendirikan partai politik yakni Partai Nasional Indonesia (PNI). PNI didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 oleh 8 pemimpin, yakni Dr. Cipto Mangunkusomo, Ir. Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Mr. Sunaryo, Mr. Budiarto, Dr. Samsi, dan Ir. Soekarno sebagai ketuanya. Kebanyakan dari mereka adalah bekas anggota Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda yang baru kembali ke tanah air.
Keradikalan PNI telah nampak sejak awal berdirinya. Hal ini terlihat dari anggaran dasarnya, bahwa tujuan PNI adalah Indonesia Merdeka, dengan strategi perjuangannya yang non koorperasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka PNI berasaskan pada : (a) Self Help, yakni prinsip menolong diri sendiri, prinsip percaya pada diri sendiri”, artinya memperbaikai keadan politik, ekonomi dan sosial budaya yang telah rusak oleh penjajah, dengan kekuatan sendiri; (b) non koorperasi, yakni tidak mengadakan kerja sama dengan pemerintah Belanda, dan (c) marhaenisme, yakni mengentaskan massa dari kemiskinan dan kesesengsaraan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, PNI telah menetapkan program kerja sebagaimana dijelaskan dalam kongresnya yang pertama di Surabaya tahun 1928, yakni sbb :
1. Usaha ploitik, yakni memperkuat rasa kebangsaaan (nasionalisme) dan kesadaran atas persatuan bangsa Indonesia, memajukan pengetahuan sejarah kebangsaan, mempererat kerjasama dengan bangsa-bangsa Asia, dan menumpas segala rintangan bagi kemerdekaan diri dan kehidupan politik.
2. Usaha Ekonomi, yakni memajukan perdagangan pribumi, kerajinan, mendirikan bank-bank dan koperasi.
3. Usaha sosial, yaitu memajukan pengajaran yang bersifat nasional, meningkatkan derajat kaum wanita, memerangi pengangguran, memajukan transmigrasi, memajukan kesehatan rakyat antara lain dengan mendirikan poliklinik.

4. Ideologi Komunis.
Benih-benih paham markisme dibawa masuk keindonesia oleh seorang belanda yang bernama B.j.F.M Sneevliet.Atas dasar paham markisme inilah kemudian pada tanggal 9 mei 1914 disemarang,Sneevliet bersama-sama dengan J.A. Bransreder , H.W. Deker,dan P. bersama berjasil mendirikan indishe sociaaldemocratische vereeniging (ISDV ). Ternyata ISDV tidak dapat berkembang, maka sneevliet melakukan inviltrasi (penyusupan) kader-kadernya kedalam tubuh SI dengan menjadi anggota ISDV sebagai anggota SI, dan sebaliknya anggota SI menjadi anggota ISDV.
Dengan cara ini sneevliet dan kawan-kawannya telah mempunyai pengaruh yang kuat dikalangan SI lebih-lebih setelah berhasil mengambil alih beberapa pemimpin SI seperti samuen dan darsono. Mereka inilah yang mendidik secara khusus untuk menjadi tokoh-tokoh markisme tulen. Akibatnya SI cabang semarang yang sudah berada dibawah pengaruh ISDV, semakin jelas warna marxisnya, dan selanjutnya terjadilah perpecahan dalam tubuh SI. [ada taggnal 23 mei 1923 ISDV diubah menjadi partai komunis hindia dan selanjutnya pada bulan desember 1920 menjadi partai komunis Indonesia. Dengan susunan pengurus sebagai berikut ; Semaun (ketua) , Darsono (wakil ketua) , bersama (sekretaris) dan Deker (bendahara). PKI semakin aktif dalam percaturan politik dan untuk menarik massa dalam propaganda PKI mengkhalalkan secara cara. Sampai sampai - sampai tidak segan – segan untuk mempergunakan kepercayaan rakyat kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadist bahkan juga ramalan jaya baya dan ratu adil. Kemajuan yang diperolehnya ternyata membuat PKI lupa diri, sehingga merencanakan suatu petualangan politik. Pada tanggal 13 November 1926 PKI melancarkan pemberontakan di Jakarta dan disusul didaerah-daerah lain seperti ; Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Sumatra Barat pemberontakan PKI dilancarkan apda tanggal 1 Januari 1927 dalam waktu yang singkat semua pemberontakan PKI tersebut berhasil ditumpas. Akhirnya ribuan rakyat ditangkap, dipenjara dan dibuang ke Tanah Merah, Digul atas (irian jaya).

2. Pembentukkan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI) dan Otoritas Lembaga Kepresidenan.

Pada tanggal 22 Agustus 1945 Presiden mengumumkan dibentuk 3 Badan Baru sebagai Badan Kelengkapan Negara yaitu : Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Kemanan Rakyat (BKR). KOmite Nasional Indonesia adalah Badan yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebelum diselenggarakan Pemilihan Umum.

KNI disusun ke tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Pada tingkat pusat disebut Komite Nasional Indonesia (KNIP), pada tingkat daerah Komite Nasional Daerah.
Pada tanggal 29 Agustus 1945, KOmite Nasional Indonesia Pusat mengadakan siding pertamanya yang dipimpin oleh Kasman Singadiredjo. Pada tanggal 16 Oktober 1945, kelompok sosialisasi didalam KNIP dipimpin Sutan Syahrir berhasil menyusun kekuatan didalam KNIP yang melahirkan dua keputusan penting yaitu :
1. Membentuk Badan Pekerja Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP).
2. Mengusulkan kepada Presiden supaya Komite Nasional Indonesia diberi Kekuasaan legislative selama DPR/MPR belum terbentuk.
Setelah badan pekerja komite nasional Indonesia pusat (BP-KNIP) dikuasai oleh kelompok sosialis yang dibawah pimpinan oleh Sutan Syahrir dan Amir Syarifuddin, langkah selanjutnya adalah mendorong terciptanya pemerintah dengan system parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden sebagai Kepala Negara. meskipun hal itu menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. maka yang diangkat sebagai Perdana Meneteri adalah tokoh golongan sosialis, yang pertama adalah Sutan Syahrir kemudian digantikan oleh Amir Syarifuddin.
3. Pembentukkan Partai-Partai Politik Dengan Keragaman Ideologi.
Ususlan BP-KNIP agar pemerintah menyetujui pembentukan partai-partai politik diterima oleh pemerintah yang segera mengeluarkan maklumat No. 3 pada 30 Nopember 1945 tentang anjuran pembentukkan partai-partai politik. sebelumnya PPKI memutuskan 1 partai Politik Nasional (PNI). Maklumat itu juga dimaksidkan untuk memberi keyakinan serikat bahwa Negara Republik Indonesia adalah penganut paham demokrasi bukan Negara Boneka.
Setelah maklumat perintah No. 3 pada tanggal 30 Nopember 1945 lahirlah partai-partai politik sebagai berikut :
a. Partai Nasional Indonesia. (PNI).
b. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (PERMAI).
c. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI).
d. Partai Komunis Indonesia (PKI).
e. Partai Buruh Indonesia (PBI).
f. Partai Kristen Indonesia (PARKINDO).
g. Partai Sosialis Indonesia (PSI).
h. Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI).

Partai-partai politik yang lahir pada akhir tahun 1945 tersebut mulai melakukan kegiatan politik dan ideology baik didalam KNIP maupun didalam lembaga-lembaga yang lain. Pembentukkan multi partai tersebut menjadikan pemerintah tidak stabil. BP-KNIP mengusulkan kepada Soekarno – Hatta agar para Menteri bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat yang saat itu masih dipercayakan pada KNIP (sebelum terbentuknya DPR). pemerintah menerima usul tersebut, maka saat itulah awal lahirnya Kabinet Parlementer yaitu pada tangga 14 Nopember 1945.

RANGKUMAN


Kondisi Ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan mengalami kekacauan, karena terjadinya inflasi akibat beredarnya mata uang rupiah jaman pendudukan Jepang.
 Pemerintah mengambil kebijakan – kebijakan untuk memperbaiki ekonomi yang merosot dengan berbagai tindakan, konfrensi – konfrensi, seminar – seminar.
 Sebagai alat perjuangan dan pertahanan keamanan khsususnya pada jaman mempertahankan kemerdekaan pemerintah membentuk organisasi Tentara mulai dari TRI sampai menjadi TNI.
 Gejolak sosial di berbagai daerah dipicu oleh tuntutan untuk memisahkan diri dari RI yang menimbulkan gerakan separatis bersejarah, yaitu :
a. Gerakan DI/TII di JAwa BArat dipimpin oleh Maridja Karto Suwiryo.
b. Pemberontakan APRA di Bandung dipimpin oleh Raymond Westerling.
c. Pemberontakkan Andi Azis di Makasar karena menolka masuknya APRIS di Makasar.
d. Pemberontakkan RMS oleh Dr. Soumokil.
e. Gerakan PRRI / Permesta, tidak puas terhadap kebijakan pembagian keiangan antara daerah dan pusat.

 Muncul organisasi pergerakan nasional Budi Utomo (BU) diikuti munculnya ideologi – ideologi yang bersifat keagamaan seperti Muhammadiyah, Serikat Islam, Ideologi Politik, Ideologi Nasional dan Ideologi Komunis.
 Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk menggantikan peran DPR / MPR yang belum terbentuk.


LATIHAN SOAL

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X).
1. Pada awal kemerdekaan perekonomian Indonesia buruk. Hal ini diakibatkan oleh sebab-sebab dibawah ini, kecuali ……
a. Pendudukan Jepang selama 3,5 tahun.
b. Blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda.
c. Rakyat Indonesia terlena dengan kemerdekaan yang diperoleh.
d. Pemasukan Kas Negara kosong.
e. Pengeluaran Pemerintah tidak seimbang.
2. Dibawah ini adalah langkah-langkah pemerintah untuk memperbaiki ekonomi nasional, kecuali ……..
a. Mengadakan konfrensi ekonomi.
b. Pembentukan badan perencanaan ekonomi.
c. Melakukan pinjaman nasional.
d. Mengeluarkan uang kertas (ORI).
e. Meminta bantuan Negara – Negara tetangga.
3. Rencana pruduksi lima tahun dari I.J. Kasimo yang dikenal dengan Plan KAsimo berisi antara lain :
a. Anjuran untuk memperbanyak kebun, bibit dan padi unggul.
b. Penyembelihan hewan pertanian harus dicegah.
c. Tanah terlantar harus ditanam kembali.
d. Mengadakan transmigrasi penduduk pulau Jawa ke Sumatera.
e. Jawaban a, b, c, dan d semua benar.
4. Kebijakan pemerintah Indonesia pada awal kemerdekaanuntuk tidak membentuk tentara nasional, dengan pertimbangan …………
a. Tentara akan mengadakan pemberontakkan pada pemerintah.
b. Pertimbangan politik, bahwa pembentukkan tentara akan mengundang serangan sekutu.
c. Tidak adanya wadah perjuangan yang jelas bagi pemuda.
d. Keberadaan tentara tidak diperlukan dalam suatu Negara.
e. Tidak adanya senjata untuk memperkuat tentara nasional.
5. Cikal bakal nama organisasi tentara nasional Indonesia adalah ……..
a. Tentara Keamanan Rakyat (TKR).
b. Tentara Pembela Tanah Air (PETA).
c. Tentara Kerajaan Belanda (KNIL).
d. Tentara Keselamatan Rakyat. (TKR).
e. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

6. Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dipimpin oleh :
a. Amir Fatah. d. Andi Azis.
b. Karto Suwirjo. e. Kahar Muzakar
c. Daud Beureuh.
7. Latar belakang munculnya gerakan DI / TII di Jawa Barat adalah penolakan hasil ……..
a. Perjanjian Roem Royen. d. Perjanjian Linggarjati.
b. Perjanjian Renville. e. Konfrensi Inter Indonesia.
c. Perjanjian KMB.

8. Tujuan Pemberontakkan APRA yang dilakukan Westerling adalah ………
a. Keinginan mendirikan Negara Pasundan.
b. Mengamankan kepentingan ekonomi kaum colonial.
c. Melakukan penculikan pejabat pemerintah.
d. Memperoleh pengakuan dari pemerintah tentang keberadaan APRA.
e. Untuk mengamankan wilayah Negara Pasundan.
9. Latar belakang pemberontakkan Adi Azis adalah ……..
a. Menolak masuknya pasukan APRIS dari TNI ke Sulawesi Selatan.
b. Ingin mendirikan Negara sendiri di Sulawesi Selatan.
c. Ingin menyingkirkan Pancasila sebagai dasar Negara.
d. Ingin mendapatkan kedudukan dalam APRIS.
e. a, b, dan c benar.

10. Pemerintah melakukan gerakan OPerasi Militer terhadap RMS karena ……….
a. RMS sangat kuat.
b. Pemerintah ingin menegakkan wibawanya.
c. RMS menolak jalan damai.
d. Medan pertempuran sangat sulit.
e. Ingin menyelesaikan masalah secara cepat.
11. Latar belakang terjadinya peristiwa PRRI / Permesta adalah ……….
a. Adanya keinginan untuk membentuk pemerintah sendiri.
b. Pemerintah ikut campur masalah TNI.
c. Ketidak seimbangan antara keuangan pusat dan daerah.
d. a, b, dan c benar.
e. Konflik yang terjadi dalam tubuh TNI.
12. Ideologi keagamaan yang berkembang pada awal kemerdekaan dibawah ini adalah …….
a. Serikat Islam dan Muhammadiyah.
b. Partai Masyumi.
c. Nahdatul Ulama (NU).
d. Parkindo (Partai Kristen Indonesia).
e. Permusi (Partai Muslimin Indonesia).
13. Pada tanggal 22 Agustus 1945 Presiden mengumumkan dibentuknya 3 Badan baru sebagai badan kelengkapan Negara yaitu ………
a. Komite Nasional Indonesia (KNI).
b. Partai Nasional Indonesia (PNI).
c. Badan Keamanan Rakyat (BKR).
d. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
e. a, b, dan c benar.

KONFLIK INDONESIA – BELANDA 1945 – 1949.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, namun pihak-pihak asing membatalkan berdirnya Negara Republik Indonesia karena pihak asing tersebut masih ingin menguasai Indonesia.
Tekanan dari pihak sekutu (Inggris) yang memboncengi Belanda untuk menjajah Indonesia seperti dahulu menimbulkan perlawanan rakyat Indonesia diberbagai daerah dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Ambisi Belanda untuk menguasai kembali Indonesia dengan memperrgunakan tindakan agresi militer. Sementara itu perjuangan diplomasi tetap dilakukan melalui perundingan-perundingan dengan Konferensi Meja Bundar (KMB).

A. Peta Wilayah Pendudukan Belanda dan Pusat – Pusat Konflik Indonesia Belanda di Berbagai Daerah
Secara Kronologis.

Sumber : Atlas Sejarah Nasional Indonesia.

Peta Pusat – pusat konflik Indonesia – Belanda (1945 – 1949).

1. Pertempuran 5 hari di Semarang.
( 15 Oktober 1945 ).
2. Pertempuran di Surabaya.
( 10 Nopember 1945 ).
3. Pertempuran Ambarawa.
( 21 Nopember 1945 ).
4. Pertempuran Medan Area.
( 10 Desember 1945 ).
5. Bandung Lautan Api.
( 23 Maret 1946 ).
6. Perang Puputan Margarama ( Bali).
( 29 Nopember 1946 ).
7. Pembunuhan 40.000 Jiwa Di Makasar.
( 25 Desember 1946 )
8. Pertempuran 5 Hari 5 malam Di Palembang.
( 1 Januari 1947 ).
9. Serangan Umum 1 Maret di Jogjakarta.
( 1 Maret 1949 )

B. Peran Masing – Masing Daerah Dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia.
Adapun pertempuran yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia antara lain :
1. Pertempuran Lima Hari di Semarang.
Pertempuran di Semarang dimulai pada tanggal 15 Oktober 1945 dengan korbannya Dr. Karyadi. Lebih kurang 2000 pasukan Kidobutai (bataliyon Jepang dibawah pimpinan Mayor Kido) dibantu bataliyon lain yang bersenjata lengkap dihadapi oleh tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan para pemuda. Pertempuran berlangsung lima hari dan berhenti setelah pimpinan TKR berunding dengan pasukan Jepang. Perdamaian tercapai setelah pasukan sekutu (Inggris) mendarat di Semarang 20 Oktober 1945 yang kemudian menawan dan melucuti tentara Jepang.
Pertempuran itu menewaskan kurang lebih 2000 rakyat Indonesia dan 100 Tentara Jepang.
2. Pertempuran di Surabaya.
Pada tanggal 15 Oktober 1945 Brigade 29 dari Divisi India Kedua dibawah pimpinan Brigader Jenderal Mallaby mendarat di Surabaya. Pemerintah daerah Jawa Timur (Surabaya) melarang masuk kota, tetapi mereka memberi alas an tugas kemanusiaan, pemerintah daerah mengijinkan. Tetapi mereka langsung merebut bangunan-bangunan penting yang diduduki pemuda, yang memicu permusuhan dengan para pemuda. Sementara itu rakyat Surabaya juga diultimatum agar menyerahkan sejata-sejata yang baru direbut dari Jepang. Perintah itu ditolak oleh rakyat Surabaya. Pada tanggal 27 Oktober Pemuda Surabaya menyerang setiap kedudukan pasukan sekutu. Serangan itu mencerai beraikan pasukan sekutu. Pimpinan AFNEI (Allied Forest for Netherland East Indies). Sebuah pasukan komando khusus meminta bantuan presiden Soekarno dan wakil presiden Moh. Hatta dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin ke Surabaya, untuk mengadakan perundingan. Pertemuan itu menghasilkan perdamaian antara pihak Indonesia dengan sekutu. Tetapi setelah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta kembali ke Jakarta, pertempuran tidak dapat dielakkan yang menyebabkan tewasnya Brigadir Jenderal Mallaby. Akibatnya pasukan dari Divisi V Pimpinan Mayor Jenderal Mansergh dengan 24.000 orang anak buahnya mendarat di Surabaya. Pada tanggal 9 Nopember 1945 Inggris mengeluarkan Ultimatum bahwa Inggris akan menggempur Surabaya melalui laut, darat dan udara apabila orang-orang Indonesia tidak mentaati instruksi yang isinya “… semua pimpinan bangsa Idnonesia dan rakyat Surabaya harus dating selambt-lambatnya 10 Nopember ditempat yang telah ditentukan dengan membawa bendera Merah Putih yang diletakkan diatas tanah pada jarak 100 meter dari tempat berdiri dan mengngkat tangan sebagai tanda menyerah.
Ultimatum itu ditolak oleh rakyat Surabaya, maka pada tanggal 10 Nopember 1945 terjadilah pertempuran dahsyat diseluruh kota. Kekuatan tentara sekutu yang dikerahkan 2 Divisi angkatan darat dibantu angkatan laut dan udara. Sebaliknya pemuda Surabaya “arek-arek Suroboyo” melakukan perlawana sengit dibawaha Komando Sengkono, Soetomo atau lebih dikenal dengan Bung Tomo melalui Radio menyebarkan semangat perlawanan dengan slogan-slogan Merdeka atau Mati dan pekikan yang membakar semangat :

Pertempuran itu diakui oleh pihak Inggris sebagai pertempuran yang paling dahsyat sepanjang sejarah Inggris.

3. Pertempuran Ambarawa.
Pendaratan pasukan sekutu (Inggris) dibawah pimpinan Brigader Jenderal Bethel di Semarang 20 Oktober 1945, insiden bersenjata dimulai di Magelang dan meluas menjadi pertempuranb ketika tentara sekutu dan NICA membebaskan secara sepihak intermin Belanda di Magelang dan Ambarawa. Pada tanggal 26 Nopember Pimpinan pasukan yang berada di Purwokerto Letkol Isdiman gugur. Sejak itu Kolonel Soedirman mengambil alih pimpinan pasukan.
Setelah mempelajari situasi pertempuran colonel Soedirman memutuskan untuk melakukan pukulan terakhir karena keadaan musuh sudah terjepit. Setelah bertempur selama empat hari pada tanggal 12 Desember 1945 pasukan Indonesia dibawah pimpinan Mayor Jenderal Soedirman (setelah dinaikkan pangkatnya) berhasil memukul mundur tentara Inggris di Ambarawa. Peristiwa itu teramat penting sehingga Mayor Jenderal Soedirman terpilih menjadi Panglima Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat Jenderal.

4. Bandung Lautan Api.
Pada bulan Oktober 1945, tentara sekutu memasuki kota Bandung. Para pemuda dan pejuang dikota Bandung sedang melaksanakn peralihan kekuasaan dan merebut senjata dari tentara Jepang.
Tentara sekutu menuntut agar senjata-senjata yang direbut dari tentara Jepang oleh para pemuda diserahkan pada sekutu. Tanggal 21 Nopember 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung dikosongkan selambat-lambatnya 29 Noopember 1945. ultimatum itu tidak diindahkan para pejuang, sehingga mulai saat itu sering terjadi insiden dengan pasukan sekutu.
Pada tanggal 23 Maret 1946 tentara sekutu mengeluarkan ultimatum kedua agar TRI (Tentara Republik Indonesia) mengosonghkan seluruh kota Bandung. Selain di Bandung diberbagai kota didaerah Jawa Barat terjadi pertempuran-pertempuran melawan sekutu dan NICA. Para pejuang melancarkan serangan umum ke kedudukan sekutu dan membumihanguskan kota Bandung sambil menyerang pasukan sekutu.

5. Pertempuran Medan Area.
Pasukan sekutu diboncengi NICA dibawah pimpinan Brigader Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945. Belanda juga telah mendaratkan pasukan komando dibawah pimpinan Westerling.
Kedatangan pasukan sekutu mempercepat pembentukkan TKR di Sumatera Timur. Pada tanggal 10 Oktober 1945 Achmad Tahir terpilih sebagai Komandan Divisi TKR.
Setelah kedatangan sekutu suasana kota Medan menjadi tidak aman akibat tindakan sekutu dan perlawanan para pemuda dengan TKR. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara para pemuda dengan pasukan Belanda. Pertempuran tersebut dikenal dengan Medan Area. Pertempuran tersebut menjalar keseluruh kota Medan yang menyebabkan banyak korban dipihak sekutu. Pada tanggal 01 Desember 1945 pihak sekutu memasang papan bertuliskan “Fexed Boundaries Medan Area” (batas Medan Area) dengan maksud melarang orang masuk kewilayah tersebut.

Pada tanggal 10 Desember 1945 tentara sekutu melancarkan gerakan militer secara besar-besaran diseluruh kota Medan dengan mendapat perlawanan dari rakyat Medan yang menyebabkan banyaknya jatuh korban dikedua belah pihak.

C. Hubungan Hasil Konferensi Muja Bundar (KMB) Dengan Berkelanjutannya Konflik Indonesia – Belanda.

1. Konferensi Meja Bundar (KMB).
Sesuai dengan perjanjian Linggarjati dan perundingan Renville yang menghendaki agar pemerintah RI dan Belanda berusaha bersama-sama membentuk RIS, maka pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag di mulai Konferensi Meja Bundar (KMB). Delegasi RI dipimpin oleh Muh. Hatta, Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid dan Delegasi Belanda oleh Van Maareven, komisi PBB diwakili oleh Crichley, adapun tujuan KMB adalah untuk menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan Belanda selekas mungkin dengan cara yang adil dan pengakuan kedaulatan yang nyata, penuh tanpa surat kepada RIS.
Pada tanggal 23 Agustus 1949, KMB dimulai di Den Haag. Negeri Belanda. Konfrensis ini berlangsung sampai tanggal 2 November 1949. hasil-hasil yang dicapai oleh KMB adalah :
1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.
2. Status kerasidenan Irian akan diselesaikan dalam waktu setahun, sesudah pengakuan Kedaulatan.
3. Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda berdasarkan kerja sama sukarela dan sederajat.
4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda.
5. RIS harus membayar semua hutang-hutang Belanda yang diperrbuat sejak tahun 1942.

Sementara itu antara Indonesia dengan BFO pada tanggal 29 Oktober 1949, ditandatangani piagam persetujuan mengenai konstitusi RIS.
Hasil-hasil KMB kemudian diajukan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk diratifikasi. KNIP bersidang dari tanggal 6 – 14 Desember 1949 untuk mebahas hasil-hasil KMB. Dalam pemungutan suara, 226 menyatakan setuju, 62 kontra dan 31 meninggalkan sidang. Dengan demikian KNIP menerima hasil-hasil KMB.
Pada tanggal 15 Desember 1949, diadakan pemilihan presiden RIS, dengan calon tunggal Ir. Soekarno. Pada keesokan harinya Ir. Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS. Pelantikan Presiden diadakan hari berikutnya, tanggal 17 Desember 1949, dengan pengambilan sumpahnya. Sedang cabinet RIS yang pertama dan satu-satunya dibawah pimpinan Drs. Moh. Hatta selaku Perdana Menteri, dilantik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Desember 1949. selanjtnya pada tanggal 23 Desember 1949 delegasi RIS berangkat ke Negeri Belanda untuk menandatangani akte “penyerahan” kedaulatan.
Dengan demikian secara formal Belanda untuk meyakini kemerdekaan Indonesia dan mengakui kedaulatan penuh sesuatu Negara Indonesia diseluruh bekas wilayah Hindia Belanda (kecuali irian jaya).

2. Perjuangan Pembebasan Irian.
a. Perjuangan Diplomasi.
Setahun setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia segera melancarkan usaha-usaha pengembalian Irian Barat kepangkuan Ibu Pertiwi. Usaha-usaha yang mulai gencar dilakukan oleh pemrintah Indonesia antara tahun 1950 dan 1953 terutama melalui perundingan-perundingan bilateral antara kedua Negara. dalam lingkungan Uni Indonesia-Belanda. Ternyata usaha-usaha itu mengalamai jalan buntu, sebab Belanda tetap ingin menduduki Irian Barat. Oleh karena itu, sejak tahun 1953 Pemerintah Indonesia mulai memperjuangkan masalah Pengembalian Irian Barat melalui forum-forum internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa dan solidaritas negara–negara Asia – Afrika. Usaha itupun tidak berhasil karena Negeri Belanda tetap pada pendiriannya untuk tidak mengembalikan Irian Barat yang nayat-nyata merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak ada jalan lain lagi kecuali dengan kekerasan.
Langkah pertama yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah pembatalan Uni Indonesia-Belanda, disusul dengan pembatalan secara sepihak persetujuan KMB oleh Indonesia pada tahun 1956, melalui Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1956 diresmikan pembentukan Propinsi Irian Barat dengan Ibu Kotanya Soa-Siu Gubernurnya adalah Zaenal Abiddin Syah (Sultan Tidore).

b. Konfrontasi Ekonomi.
Sikap pemerintah Belanda yang enggan mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia semakin meningkatkan sikap anti Belanda di Indonesia. Pada tanggal 18 November 1957 diadakan rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta. Kemudian disusul dengan pemogokan total kaum buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda pada tanggal 2 Desember 1957. Pemogokkan disusul dengan keluarnya larangan pemerintah bagi persedaran terbitan umum maupun film yang menggunakan bahasa Belanda dan KLM dilarang mendarat atau terbang diatas wilayah Indonesia. Kemudian pada tanggal 5 Desember 1957 semua kegiatan konsuler Belanda dinIndonesia diminta untuk berhenti. Selain itu, terjadi serentetan pengambialihan modal dan milik Belanda di Indonesia yang pada mulanya dilakukan secara spontanitas oleh pegawai/buruh yang bekerja diperusahaan-perusahaan itu. Pengambilalihan kekayaan Belanda di Indonesia, kemudian diatur dengan peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 1958. untuk menggalang kesatuan kekuatan rakyat dalam perjuangan pembebasan Irian Barat, pada tanggal 10 Pebruari 1958 dibentukklah Front Nasional Pembebasan Irian Barat.

c. Tiga Komando Rakyat (Trikora).
Pada tanggal 19 Desember 1961 didepan rapat raksasa di Yogyakarta, Presiden Soekarno dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat mengeluarkan suatu komando yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang isinya sebagai berikut :
1. Gagalkan pembentukan Negara boneka Papua buatan Belanda Kolonial.
2. Kibarkanlah Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian BArat dijabat oleh Brigadir Jenderal Soeharto yang kemudian dinaikkan pangkatnya menjadi Mayor Jenderal. Kolonel Laut Soebondo sebagai Wakil Panglima I, Kolonel (Udara) Leo Wattimena sebagai Wakil Panglima II, serta Kolonel Achmad Tahir sebagai Kepala Staf Gabungan.

Komando Mandala merencanakan operasi-operasi pembebasan Irian Barat dalam tiga fase, yaitu sebagai berikut :
a. Fase Infiltrasi (sampai akhir tahun 1962).
Dengan pemasukan 10 kompi militer kesasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto. kesatuan-kesatuan itu harus mengembangkan penguasaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat dalam perjuangan untuk membebaskan wilayah tersebut.
b. Fase Eksploitasi (mulai awal tahun 1963).
Dengan mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, dan menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting.
c. Fase Konsilidasi.
Dengan menegakkan kekuasaan Republik Indonesia secara mutlak diseluruh Irian Barat.

Serangakian operasi pendaratan, baik melalui laut maupun udara dilaksanakan oleh Komando Mandala antara bulan Maret sampai bulan Agustus 1962 yang berhasil dengan baik. Opersai-operasi itu antara lain, OPerasi Banteng, Operasi Srigala, Operasi Naga, Operasi Jatayu. Operasi-operasi itu kemudian disusl dengan suatu rencana serangan terbuka sebagai operasi penentuan yang disebut Operasi Jayawijaya.

RANGKUMAN

1. Pada awal kemerdekaan terjadi pertempuran diberbagai daerah di Indonesia untuk menegakkan kedaulatan RI diantaranya adalah :
a. Pertempuran Lima Hari di Semarang.
b. Pertempuran di Surabaya.
c. Pertempuran Ambarawa.
d. Bandung Lautan Api.
e. Peristiwa Medan Area.
2. Perjuangan merebut Irian Barat dilakukan pemerintah Indonesia RI melalui perjuangan diplomasi, konfrontasi ekonomi, dan operasi militer (Trikora).
3. Trikora berisi ketentuan sebagai berikut :
a. Gagalkan pembentukkan Negara boneka buatan Belanda.
b. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat.
c. Bersiap untuk mobolisasi.

LATIHAN SOAL

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X).
1. Pemimpin Pertempuran di Surabaya yang sangat terkenal dengan pekikan Allahu Akbar adalah ……..
a. Bung Karno. d. Sutan Syahrir.
b. Bung Hatta. e. Amir Syarifuddin.
c. Bung Tomo.

2. Pasukan Sekutu melakukan pendaratan di Surabaya pada tanggal …… s/d 25 Agustus 1945.
a. 25 Oktober 1944. d. 25 Agustus 1945
b. 25 Oktober 1945. e. 25 Agustus 1946.
c. 25 Oktober 1946.

3. Pada tanggal 13 Desember 1945 Pasukan Indonesia berhasil memukul mundur tentara Inggris di Ambarawa yang dipimpin oleh ……..
a. Letkol Untung. d. Kolonel Soeharto.
b. Letjen Haryono. e. Letjen Oerip Soemaharjo.
c. Mayor Jenderal Soedirman.

4. Bandung Lautan Api adalah salah satu perlawanan Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dalam rangka …….
a. Merebut kemerdekaan Indonesia.
b. Mempertahankan kemerdekaan.
c. Mencapai kemerdekaan.
d. Membangun Indonesia merdeka.
e. Mewujudkan cita-cita bangsa.

5. Usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan cara ………
a. Konfrontasi dan Diplomasi.
b. Perjuangan Fisik.
c. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat.
d. Membentuk Angkatan Perang yang kuat.
e. Menyerang musuh.

6. Pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan suatu komando dalam rangka pembebasan Irian Barat dikenal dengan nama Trikora yang berisi :
a. Gagalkan pembentukkan Negara papua buatan Belanda.
b. Kibarkan Snagn Merah Putih di Irian Barat.
c. Bersiap untuk mobilisasi umum.
d. Melawan dengan bamboo runcing.
e. a, b, dan c benar.

7. Indonesia terpaksa menempuh operasi militer untuk membebaskan Irian Barat karena …
a. Memutuskan hubungan dengan Belanda.
b. Tentara Belanda di Irian sangat kuat.
c. Belanda minta bantuan Negara-negara Barat.
d. Usaha melalui jalur diplomasi dan konfrontasi ekonomi tidak berhasil.
e. PBB mendukung usaha Indonesia.

8. Dalam penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969. Dewan musyawarah PEPERA memutuskan bahwa.
a. Belanda harus mengembalikan Irian Barat.
b. Belanda harus membayar ganti rugi pada rakyat Irian.
c. Irian harus dibawah pemerintah PBB.
d. Irian Barat tetap merupakan bagian dari RRI.
e. Irian Barat ingin berdiri sendiri.

KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN NEGARA
PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL DAN DEMOKRASI TERPIMPIN

Pada awal kemerdekaan, tata kehidupan politik Negara Indonesia didasarkan pada UUD 1945. namun ketika Negara Republik Indonesia berubah menjadi Negara republic Indonesia serikat (RIS) pada tanggal 27 DEsember 1949, maka berlekulah konstitusi RIS yang menjadi dasar bagi kehidupan politik Negara RIS. Negara RIS ini hanya berusia satu tahun karena pada tanggal 17 Agustus 1950 bentuk Negara kita berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Undang-UNdang Sementara (UUDS) 1950. pada masa berlakukanya Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 negara kita melaksanakan demokrasi liberal. Sementara Badan Konstituante yang ditugasi merumuskan UUD yang baru untuk mengganti UUDS 1950 tidak mampu menyusun UUD yang baru. maka Presiden Soekarno mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945 dengan system Demokrasi Terpimpin.

A. Sistem Dan Struktur Politik Pada Masa Demokrasi Liberal Dengan Demokrasi Terpimpin.

1. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal di Indonesia.
Pada masa demokrasi liberal system pemrintaha Republik Indonesia menganut system parlementer. Dalam system parlementer ini pemerintah dikepalai oleh seorang Perdana Menteri, sedangkan Presiden bertindak sebagai Kepala Negara.
Pemerintah dalam system parlementer ini bertanggung jawab kepada parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga cabinet (para menteri yang menjalankan kekuasaan pemerintah Negara) memerlukan dukungan mayoritas suara di parlemen (DPR).
Dalam periode ini peranan parlemen dan partai-partai politik sangat menonjol, karena system parlementer memungkinkan adanya banyak partai politik. setiap partai politik bebas memperjuangkan ideology partai masing-masing dengan memperjuangkan kepentingan golongannya. Apabila kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan kepentingan partainya akan dikecam. Partai yang semula mendukung pemerintah dan duduk sebagai menteri dalam cabinet menarik kambali dukungannya, apabila kebijaksanaan kabinet dinilai merugikan Partai/Golongannya. Menteri yang mewakili partainya dalam cabinet kemudian mengundurkan diri, akibatnya kabinet silih berganti.
Pada system cabinet parlementer terdapat golongan oposisi yang umunya berusaha menjatuhkan cabinet yang berkuasa. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak konstruktif dengan menonjolkan kelemahan-kelemahan cabinet akibatnya sering terjadi pergantian cabinet yang berdampak pada terhambatnya perkembangan politik dan ekonomi karena cabinet yang berkuasa tidak berhasil menyelesaikan satupun program yang dibuatnya.
Adapun cabinet-kabinet yang pernah memerintah selama demokrasi liberal dengan system parlementer tersebut adalah :
 Kabinet Natsir (September 1950 – Maret 1951).
Kabinet ini merupakan cabinet koalisi (gabungan) dan mayoritas anggotanya berasal dari partai Masyumi. Cabinet ini mendapat mosi tidak percaya dari parlementer karena dianggap gagal menyelesaikan perundingan dengan Belanda soal pengembalian Irian Barat.


 Kabinet Sukiman (April 1951 – Pebruari 1952).
Kabinet ini jatuh akibat penandatanganan persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat yang dikenal dengan nam Mutual Security. Persetujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia sudah masuk ke Blok Barat (AS) berarti bertentangan dengan politik luar negeri yang bebas aktif.
 Kabinet Wilopo (April 1950 – 1953).
Kabinet ini berasal dari PNI cabinet ini jatuh berkaitan dengan peristiwa Tanjung Morawa yaitu jatuhnya korban jiwa 5 orang meninggal dunia karena terjadinya bentokkan antara pihak pemerintah dengan para petani yang sudah terhasut PKI.
 Kabinet Ali sastroamidjojo I (Juli 1953 – Juli 1955) yang berasal dari PNI.
Kabinet ini merupakan kabinet yang paling lama bertahan pada masa demokrasi liberal, penyebab utama jatuhnya kabinet ini adalah disebabkan oleh keadaan ekonomi yang semakin buruk dan korupsi mengakibatkan merosotnya kepercayaan rakyat. Cabinet Ali Sastroamidjojo lah yang mempersiapkan pemilihan umum.
 Kabinet Burhanuddin Haraharp (Agustus 1955 – Maret 1956).
Cabinet ini didominasi oleh partai Masyumi. Cabinet ini merupakan kelanjutan dari cabinet Ali Sastroamidjojo pertama (yang mempersiapkan pemuli) dikabinet Burhanuddin Harahap menyerahkan/mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 3 Maret 1956, karena desakn berbagai pihak akibat banyaknya mutasi yang dilakukan dijajaran kementriannya dalam negeri dan luar negeri.
 Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956 – Maret 1957).
Kabinet ini merupakan cabinet koalisi antara tiga partai besar yaitu : PNI, NU dan Msyumi, dan partai kecil lainnya. Cabinet ini mendapat tantangan dari PSI dan PKI karena kedua partai ini tidak diikutsertakan. Salah satu program cabinet ini adalah Rencana Lima Tahun yang mebuat soal-soal jangka panjang kisalnya usaha memperjuangkan Irian Barat kembali ke wilayah Indonesia. Kabinate Ali Sastroamidjojo II ini tidak luput dari tantangan dan ketegangan-ketegangan diantaranya adalah berkobarnya semangat anti Cina, dengan adanya kekacauan diberbagai daerah, cabinet ini jatuh pada bulan maret 1957.
 Kabinet Djuanda (Maret 1957 – Juli 1959).
Kabinet ini merupakan kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal. Cabinet ini berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden dan menyatakan kembali UUD 1945.

2. Pemilihan Umum Tahun 1955.
System kabinet parlementer dan system multi partai yang dianut oleh bangsa Indonesia menyebabkan cabinet berkuasa rata-rata tidak berumur panjang. Hal ini disebabkan oleh partai-partai politik pada masa itu lebih banyak bersikap oposisi dan cenderung mencari kelemahan-kelemahan dari cabinet untuk menyatukaannya dan jarang menonjolkan hal-hal yang positif dari kabinet.


Partai-partai politik pada masa system parlementer lebih mengutamakan kepentingan partainya (kelompoknya) dari pada kepentingan nasional. Keadaan ini tentu mengganggu kestabilan pemerintah serta menghambat pembanguna nasional. Oleh karena itulah setiap cabinet pada masa itu tidak satupun program yang dapat dilakukan. Tentu saja kondisi demikian menimbulkan kegelisahan pada rakyat, sehingga awal tahun 1955 mulai timbul gejala ketidakpuasan dikalangan masyarakat, disusul dengan tuntutan agar sesegera mungkin melaksanakan Pemilu. Dengan pemilu diharapkan akan menghasilkan pemerintahan yang kuat dan stabil dan membawa rakyat Indonesia menjadi lebih baik.
Persiapan untuk Pemilihan Umum mulai diadakan pada saat Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli – 12 Agustus 1955) yaitu membentuk panita pemilihan umum mulai dari pusat sampai daerah, menetapkan daerah pemilihan, dan daerah pemungutan suara dan segala hal yang berkaitan dengan pemilihan umum. pada tanggal 16 April 1955 diumumkan bahwa pemilihan umum akan dilaksanakan sebagai berikut :
 Pemilihan Umum I tanggal 29 September 1955 untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat.
 Pemilihan Umum II tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih Anggota Konstituante.

Sebelum Kabinet Ali Sastroamidjojo melaksanakan pemilu, kabinet itu jatuh pada tanggal 24 Juli 1955, maka pemilu diadakan pada masa cabinet Burhanuddin Harahap, sedangkan waktu pemilihan umum tetap seperti yang direncanakan kabinet Ali Sastroamidjojo, tidak mengalami perubahan. Pemilihan umum berlangsung dengan lancer, tertib dan demokratis. Lebih dari 39 Juta rakyat Indonesia memberikan suaranya. Hasil pemilihan umum utnuk anggota DPRternyata menunjukkan keunggulan empat partai besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI. Sedangkan pemilihan umum untuk konstituante hasilnya hamper sama dengan pemilu DPR. pemilihan umum I di Indonesia tersebut berhasil dengan baik dan merupakan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Namun keberhasilan pemilihan umum tidak membuat keadaan pemerintahan menjadi baik, karena pertentangan-pertentangan antara partai politik tetap berlangsung. Ternyata system demokrasi parlementer tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia.

3. Pelaksanaan Sistem Demokrasi Terpimpin di Indonesia.
Kehidupan kenegaraan pada masa demokrasi liberal baik ketika UUD RIS 1949 maupun UUDS 1950 tidak penuh stabil karena sering terjadinya pergantian Kabinet. Partai-partai politik cenderung mementingkan kelompok / golongannya.
Setelah pemilihan umum berakhir, Badan Konstituante ditugaskan untuk membentuk undang-undang dasar yang baru untuk mengganti undang – undang dasar sementara (UUDS) 1950. pada tanggal 10 Nopember 1956 Badan Konstituante (suatu badan yang berhasil dibentuk pada pemilu 1955). Mulai bersidang di Bandung untuk menyusun UUD yang baru.
Setelah lebih dari dua tahun bersidang, ternyata Badan Konstituante tidak berhasil menggeser UUD yang baru akibat perpedaan pendapat yang tajam antara anggota-anggota badan konstituante, sehingga sulit mencari kesepakatan. Keadaan inilah yang mendorong presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi :
 Pembubaran Konstituante.
 Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali.
 Membentuk MPRS dan DPAS.

Sejak dekrit presiden 5 Juli 1959 mulailah pemerintah menerapkan demokrasi terpimpin, ini berarti kerakyatan yang pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan (seperti yg tercantum dalam UUD 1945). Akan tetapi dalam kenyataannya Presiden Soekarno menafsirkan kata terpimpin itu dengan pimpinan oleh presiden sendiri. dengan kata lain terpimpin manjadi demokrasi yang dipimpin oleh presiden Soekarno, untuk itu kemudian diciptakan atribut “Pemimpin Besar Revolusi”.
Tindak lanjut dari pada dekrit kembali ke UUD 1945, adalah pembentukan cabinet baru yang diberi nama cabinet karya. Kehidupan politik diubah, sesuai dengan norma-norma demokrasi terpimpin. Sampai pertengahan tahun 1960 telah selesai disusun lembaga-lembaga Negara baik yang tercantum dalam UUD 1945 maupun yang tidak.
Lembaga – lembaga tersebut adalah MPRS, DPA, DPR-GR dan Front Nasional.
Pada masa demokrasi terpimpin ini kekuasaan Negara terpusat pada tangan presiden Soekarno yang cenderung menjadi dictator. Kekuasaan yang berlebihan ini terliha beberapa tindakan Persiden yang secara jelas mnyimpang dari ketentuan UUD 1945 antara lain :
◘ Membubarkan DPR hasil pemilihan umum ketika DPR menolak anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diajukan oleh persiden (pemerintah), kemudian membentuk DPR baru.
◘ Menjadikan kedudukan pimpinan lembaga tertinggi dan tinggi Negara sebagai menteri yang berarti sebagai pembantu presiden padahal didalam UUD 1945 kedudukan MPR berada diatas presiden.
◘ Presiden mengeluarkan perundang-undangan yang tidak ada dalam UUD 1945, misalnya penetapan Presiden.
◘ Presiden Soekarno diangkat MPRS sebagai presiden seumur hidup pada hal dalam UUD 1945 masa jabatan presiden adalah 5 than.

Ciri-ciri yang terdapat pada demokrasi terpimpin yaitu dominasi presiden, terbatasnya partai politik, tidak berfungsinya lembaga tertinggi dan tinggi Negara, maka perkembangan paham komunisme serta makin besarnya peran sosial politik ABRI.
Situasi politik pada masa demokrasi liberal lebih banyak dikuasai oleh partai komunis Indonesia (PKI) dengan kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :
Memecah belah partai atau organisai yang menjadi saingannya.
Memasukan ajaran Marxisme dan Leninisme sebagai pelajaran wajib disekolah.
Menginstruksikan perwira-perwira ABRI dengan ajaran-ajaran komunis.
Membelokkan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif menjadi politik luar negeri yang berporoskan Jakarta Reking di Pnom penh dengan Negara barat menanamkan sikap permusuhan.

B. Faktor – Faktor Penyebab Kegagalan Penyusunan Undang – Undang Dasar Yang Baru.
Sejak pemilihan umum berakhir Badan Konstituante yang diberi kesempatan untuk membentuk undang-undang dasar yang baru untuk mengganti undang-undang dasar sementara 1950 tetapi tidak berhasil menyelesaikan tugasnya, keadaan demikian menyebabkan Negara kekalutan konstituante, ditambah lagi terjadinya geraka separate di berbagai daerah yang mengancam integrasi nasional.

Untuk mengatasi situasi yang demikian pada bulan Pebruari 1957 Presiden mengajukan gagasan yang dikenal dengan konsepsi presiden mengenai :
a. Dibentuk kabinet gotong royong yang erdiri dari wakil-wakil semua partai termasuk PKI ditambah golongan fungsional.
b. Dibentuk dewan nasional yg beranggotakan wakil-wakil semua partai dan golongan fungsional dalam masyarakat.

Beberapa partai menolak konsepsi tsb seperti Masyumi, NU, PSII, Khatolik dan Partai Rakyat Indonesia. Mereka berpendapat bahwa hak merubah ketatanegaraan ada pad konstituante. Pada tanggal 22 April 1959 dihadapan sidang konstituante mengajukan usul supaya kembali ke UUD 1945. untuk menentukan sikap terhadap anjuran presiden diadakan pemungutan suara sebanyak 3 kali yang hasilnya lebih banyka yang setuju kembali ke UUD 1945, namun jumlah suara masih kurang untuk mencapai suatu keputusan, sehingga situasi tetap terkatung-katung.
Berdasarkan keadaan demikian, maka nyatalah sekarang bahwa Badan Konstituante yang dipercayakan untuk membuat undang-undang dasar yang baru sebagai pengganti UUDS 1950 tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya karena hal-hal sbb:
1. Anggota-anggota partai politik yang tergabung dalam badan kosntituante masing-masing memaksakan keinginan persaingan, sehingga yang terdapat adalah pertentangan bukan musyawarah untuk menyusun UUD yang baru.
2. Selama 3 tahun aggota-anggota badan konstituante hanya berdebat yang tidak tentu hasilnya.
3. Badan konstituante juga tidak mampu memberikan waktu yg tetapt terhadap anjuran Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD 1945, sehingga tercipta kasar bahwa partai-partai politik tidak mampu menembus jalan buntu dengan system demokrasi parlementer.
4. Perbedaan pendapat antara anggota-anggota badan konstituante yang berasal dari berbagai partai politik ternyata sangat tajam sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan.
5. Pertentangan yang berlarut-larut dalam badan konstituante menyebabkan kegelisan ditengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan kondisi Negara bangs yang tidak menentu tersebut mendorong presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi :
 Pembubaran Konstituante.
 Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali. Dan menyatakan tidak berlaku lagi UUDS 1950.
 Membentuk MPRS dan DPAS.

C. Hubungan Kebijakan Ekonomi Pemerintah Dengan Kondisi Ekonomi Nasional di Daerah Sampai Tahun 1965.

1. Sistem Ekonomi Gerakan Banteng (Banteng Group).

System ekonomi gerakan banteng merupakan gagasan dari Dr. Soemitro Djojohadi Koesoemo, seorang ahli ekonomi Indonesia saat itu. Tokoh ini mencurahkan perhatian pada masalah perekonomian nasional. Beliau berpendapat untuk membangun perekonomian nasional harus dimulai dari sector perdagangan. Untuk itu golongan pengusaha nasional yang bermodal kecil dan belum berpengalaman dan harus diberikan bantuan dengan jalan pemberian kredit, jika usaha ini berhasil para pengusaha bangsa Indonesia secara bertahap diharapkan akan maju dan berkembang sehingga tujuan mengubah struktur ekonomi menjadi struktur ekonomi nasional dapat tercapai.
Saat Soemintro menjadi menteri perdagangan pada masa cabinet Natsir (September 1950 – April 1951) ia menuangkan gagasan tersebut menjadi program kerjanya. Program tersebut dikenal dengan “Program Banteng”. Sejak tahun 1950 – 1953 kurang lebih 700 pengusaha Indonesia memperoleh kredit program banteng.
Program banteng ini pada intinya adalah kebijaksanaan untuk melindungi pengusaha-pengusaha pribumi, namun usaha ini tidak berhasil karena banyak pengusaha-pengusaha tersebut tidak mampu memanfaatkan kredit yang diperoleh, bahkan menyalahgunakan bantuan tersebut. Kegagalan program banteng disebabkan oleh pengusaha-pengusaha pribumi yang belum bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha non pribumi dalam system ekonomi liberal. Factor lain adalah mental pengusaha pribumi yang ingin cepat kaya memperoleh keuntungan yang banyak.

2. Sistem Ekonomi Ali – Baba.
Pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo I diperkenalkan system ekonomi baru, yakni system ekonomi Ali-Baba. sistem ini diprakarsai oleh Mr. Isqak Tjokrohadisurio (menteri perekonomian pada cabinet Ali Sastroamidjojo pertama) yang lebih mengutamakan kebijaksanaan indonesianisasi yaitu mendorong tumbuhnya dan berkemabngnya penguasaha-pengusaha swasta nasional pribumi. Kebijaksanaaan yang ditempuh adalah mengharuskan pengusaha-pengusaha asing (terutama pengusaha Cina) melatih dan memberikan pengalaman dan perlindungan pada pengusaha-pengusaha atau tenaga-tenaga Indonesia (pribumi) agar mampu bersaing dengan pengusaha asing.
Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha asing (teritama Cina). System Ali-Baba bertujuan agar pengusaha-pengusaha pribumi dapat belajar dari pengusaha-pengusaha Cina. Tetapi dalam pelaksanaannya pengusaha-pengusaha pribumi hanya dijadikan alat oleh pengusaha Cina untuk memperoleh kredit untuk memajukan usahanya, sedangkan pengusaha pribumi tetap tidak berhasil. Dalam suasana liberal, persaingan lebih diutamakan sementara pengusaha-pengusaha pribumi belum sanggup untuk bersaing dengan pengusaha asing.

3. Sistem Ekonomi Terpimpin.
Sampai saat berlakunya kembali UUD 1945 keadaan ekonomi keuangan pemerintah sangat suram. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah :
Pada tanggal 24 Agustus 1959 uang kertas yang mempunyai nilai nominal Rp,- 500.00, didevaluasi menjadi Rp,- 50.00. dan yang bernilai Rp,- 1000.00. dihapuskan. Semua simpanan di Bank yang melebihi Rp,- 25.000.00. dibekukan. Namun usaha ini tidak dapat menghentikan kemerosotan ekonomi yang semakin jauh.
28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu “Demokrasi Ekonomi” atau “Dekon”. Dekon dinyatakan sebagai strategi dasar ekonomi nasional yang menjadi bagian strategi umum. tujuan Dekon adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokrasi serta bebas dari sisa imprealisme.
Pada tanggal 26 Mei 1963 dikeluarkan 14 pokok peraturan, tetapi peraturan tersebut bertetangan dengan prinsip Dekon. Didalam prakteknya kesulitan kesulitan ekonomi bertambah menyolok, sehingga pada tahun 1961 – 1962 harga-harga menjadi naik menjadi 400 %. Kondisi paktis, yaitu konfrensasi dengan Negara-negara barat dan Malasyia melibatkan Indonesia kedalam situasi perang yang mempercepat proses kemorosotan ekonomi.

D. Kehidupan Masyarakat Di Berbagai Daerah Sehubungan Dengan Nasionalisasi Ekonomi Pergolakan Politik diDaerah, Meningkatnya Ketegangan Atar Kekuatan Politik.

1. Nasionalisasi Ekonomi.
Pada akhir tahun 1951 kebijaksanaan ekonomi dan keuangan ditinjau kembali, Sesudah nasionallisasi De Javasche Bank, menjadi Bank Indonesia. Dalam rangka menaikan pendapatan, Pemerintah menurunkan biaya ekspor dan melakukan penghematan secara dratis. Defisit pada tahun 1952 telah menngkat menjadi 3 miliyar. Meningkatnya devisit ini karena anggaran belanja pemerintah belum pernah disahkan oleh DPR. Baru pada tahun 1952 rencana anggaran belanja diajuka ke DPR untuk disetujui. Pada masa cabinet Ali Sastroamidjoyo I, diperkenalkan sistim ekonomi baru, yang dikenal dengan sebutan “Sistim Ali-Baba,” Sistim ini diprakasai olehmentri perekonomian Mr.Iskaq Tjokrohadisuryo. Sistim Ali-baba ini juga ditunjukan untuk memajukan pengusaha pribumi. Ali menggambarkan pengusaha pribumi dan Baba menggambarkan pengusaha non pribumi., khususnya cina. Dalam meajukan ekonomi Indonesia pengusaha pribumi harus berkerja sama dengan pengusaha non pribumi. Dalam rangka ini pemerintah menyediakan bantuan berupa kredit dari Bank. Tetapi dalam kenyataanya sistim A;i-baba ini juga mengalami kegagalan, karena pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dari pada pengusaha pribumi. Pengusaha pribumi hanya dijadikan alat oleh pengusaha non pribumi untuk memperoleh bantuan kredit. Dalam suasana liberal, persaingan lebih diutamakan. Pengusaha pribumi ternyata belum sanggup bersaing dengan pengusaha non pribumi.
Pada masa cabinet Ali Sastroamidjoyo II (Maret 1956 - April 1957) dibentuk suatu badan perencana pembangun nasional yaitu Biro perancang Negara. Tugas ini merencanakan pembangunan jangka panjang, karena pemerintah terdahulu hanya merancang pembangunan sebagai program jangka pendek, sehingga hasilnya belum merasakan oleh masyarakat.

Biro perancang Nasional ini dipimpin oleh Ir. Djuanda, yang kemudian diangkat sebagai mentri perancang nasional. Pada bulan Mei 1956 Biro ini menghasilkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT 1956 – 1961). Akibat instabilitas politik, pada tahun 1957, Rencana Pembangunan Lima Tahun diubah prioritas dan sasarannya karena adanya Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Biaya RPLT diperkirakan akan mencapai Rp,- 12,5 milyar didasarkan harapan bahwa harga barang dan upah buruh tidak naik selama lima tahun. Karena timulnya depresi di Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 1957 – 1958, harga barang ekspor kita turun. Juga sebagai akibat dinasionalisasinya perusahan milik Belanda sehubungan dengan perjuangan merebut kembali Irian pada bulan Desember 1958, pelaksanaan RPLT adalah timbulnya ketegangan antara Pusat dan Daerah. Adanya baeter gelap menimbulkan tendens yang berbadahay bagi pemasukan uang dan pendapatan Negara.

2. Pergolakan Politik di Daerah.

Saat Ali Sastroamidjojo diserahi mandate untuk membentuk cabinet, pada tanggal 20 MAret 1955. cabinet baru merupakan cabinet koalisi, dimana tiga partai besar PNI, Masyumi, NU iktu serta dalam cabinet. Namun cabinet hasil Pemilihan Umum ini belum berhasil memperbaikia ekonomi sebagaimana yang diprogramkan. Didaerah-daerah telah timbul dewan-dewan yang memperlihatkan gejala separatis. Di Sumetar Barat Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan Kolonel A. Husein pada 20 September 1956, Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Simbolon pada tanggal 22 Desember 1956 di Medan, dan Piagam Perjuangan Semesta (Permesta) yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ventje Sumual di Ujung Pandang pada tanggal 2 Maret 1957, telah menyatakan memisahkan diri dari pemerintah pusat dan mengambil alih pemerintah daerah. Sedangkan Dewan Garuda dibentuk di Palembang pada tanggal 17 Januari 1957 yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Barlian, pada tanggal 9 Maret 1957 juga mengambil alih pemerintah daerah. Dewan-dewan ini menganggap bahwa pemerintah pusat mengabaikan pembangunan daerah.
Negara semakin memburuk, daerah-daerah yang bergolak semakin membuka kedoknya bahwa mereka bermasud memisahkan diri dari pemerintah pusat. Pada tanggal 10 Pebruari 1958 Ketua Dewan Banteng, Ahmad Husein mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat, bahwa dalam 5 x 24 jam cabinet Djuanda harus mengundurkan diri, jika tidak, Dewan Banteng akan memisahkan daerah Sumater Tengah dari pemerintah pusat. Pemrintah memutuskan untuk segera menindak oknum-oknum yang terlibat dalam gerakan-gerakan daerah itu. Beberapa perwira TNI yang terlibat dipecat dengan tidak hormat. Mereka adalah Letkol Ahmad Husein, Kolonel Zulkifli Lubis. Pada tanggal 15 Pebruari 1958 Ahmad Husein mempermaklumkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai “Perdana Menteri”. Pembentukkan PRRI disusul dengan bergeraknya Permesta di Sulawesi Utara. Krisis Demokrasi Liberal telah mencapai puncaknya. Republik Indonesia hasil perjuangan dan pergerakan rakyat terancam deintegrasi.
Dengan terbentuknya dewan-dewan didaerah-daerah yang menetang pemeriontah pusat, situasi Negara menjadi gawat. Sehari sebelum menerima penyerahan mandate Kabinet Ali, pada tanggal 13 Maret 1957 Presiden menyatakan Negara dalam keadaan bahaya.

3. Ketegangan Antar Partai Politik.
Pada saat demokrasi liberal berlaku di Indonesia stabilitas politik tidak dapat dilaksanakan. Silih bergantinya cabinet pada saat itu adalah akibat adanya pertiakian dan pertentangan yang tajam antar partai politik baik di parlemen, Badan KOnstituante maupun di pemrintah sendiri. partai-partai politik dimasa itu cenderung untuk menguntungkan golongannya ketimbang kepentingan nasional. Partai-partai ini saling menjatuhkan satu sama lain. Partai politik yang tidak berkuasa baik diparlemen atau dipemerintah sering melakukan oposisi yang kurang sehat dengan berusaha menjatuhkan partai politik pemerintah, misalnya apabila partai Masyumi memegang peranan penting dalam pemrintah atau cabinet maka partai lain yang menjadi saingannya akan berusaha menjatuhkan dan begitu pula sebaliknya. Salah satu contoh tersebut adalah pada saat cabinet Ali Sastroamidjojo timbul perpecahan antara PNI dan Masyumi. Masyumi menghendaki agar cabinet Ali menyerahkan mandatnya sesuai dengan tuntutan daerah. Namun Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo berpendapat bahwa Kabinet tidak wajib mengembalikan mandate karena tuntutan daerah. Hal ini akan menimbulkan asas demokrasi dan asas parlementer. Pada bulan Januari 1957, Masyumi menarik menteri-menteri dari kabinet sehingga kabinet Ali Sastroamidjojo jatuh dan mengembalikan mandatnya ke Presiden Sokarno.

RANGKUMAN

1. Kehidupan politik pada masa Demokrasi liberal tidak pernah stabil. Kabinet berganti hamper setiap tahun, karena terdapat oposisi yang hanya berusaha menjatuhkan kabinet yang sedang berkuasa.
2. Pemilihan umum yang I di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 pada masa cabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu untuk memilih DPR dilaksanakan pada 29 September 1955, sedangkan pemilu untuk konstituante dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955.
3. Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dilatar belakangi oleh keadaan Negara RI yang terancam persatuan dan kesatuannya akibat pertentangan politik yang tajam antara partai politik. kegagalan konstituante membentuk UUD yang baru akibat pertentangan-pertentangan partai politik itu juga yang mendorong lahirnya Dekrit Presiden yang berisi :
 Pembubaran Konstituante.
 Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950.
 Membentuk MPRS dan DPAS.

4. Sistem ekonomi Gerakan Banteng dan system Ekonomi Ali – Baba merupakan upaya kebijakan ekonomi pemerintah dalam mengatasi memburuknya situasi ekonomi nasional.
5. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia adalah juga upaya untuk mengatasi krisis keuangan sekaligus menata ekonomi Indonesia supaya lebih baik.

LATIHAN SOAL

1. Pada masa Demokrasi liberal system pemerintahan RI menganut system ………
a. Presidensial. d. Kabinet.
b. Parlementer. e. Republik.
c. Campuran.

2. Salah satu akibat ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal adalah ……
a. Harga-harga naik.
b. Program-program kabinet tidak dapat berjalan dengan baik.
c. Munculnya pemberontakkan dalam negeri.
d. Dibentuknya Konstituante.
e. Lahirnya generasi baru.

3. Kabinet yang jatuh berkaitan dengan peristiwa Tanjung Morawa adalah Kabinet ……….
a. Natsir. d. Ali Sastroamidjojo.
b. Sukiman. e. Amir Syarifuddin.
c. Wilopo.

4. Pemilihan Umum I dilaksanakan pada masa pemerintahan kabinet …..
a. Natsir. d. Djuanda.
b. Burhanuddin Harahap. e. Sukiman.
c. Wilopo.

5. Latar belakang lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ……..
a. Keinginan PKI masuk dalam pemerintah.
b. Kegagalan konstituante menyusun UUD yang baru.
c. Tidak adanya MPR dan DPR.
d. Tidak berlakunya UUD 1945.
e. Terjadinya pergantian kabinet.

6. Sistem ekonomi gerakan banteng merupakan gagasan dari ……..
a. Natsir. d. Muhammad Hatta.
b. Soekarno. e. Amir Syarifuddin.
c. Dr. Soemitro Djojo Hadikusumo.

7. Nasionalisasi De Javasche Bank dilakukan dalam upaya ………
a. Mengatasi krisis keuangan.
b. Mengbah namanya menjadi Bank Indonesia.
c. Mengusir perusahaan milik Belanda.
d. Meningkatkan status Bank.
e. Menghimpun dana masyarakat.

8. Sistem ekonomi Ali – Baba adalah dimaksudkan agar ………..
a. Pengusaha pribumi belajar dari pengusaha Cina.
b. Pengusaha pribumi bersikap konsumtif.
c. Pengusaha mencegah berusaha menjadi pengusaha besar.
d. Pengusaha asing memonopoli usaha dalam negeri.
e. Pengusaha pribumi mengalah dari pengusaha asing.



PERISTIWA GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965 DAN
PERALIHAN KEKUASAAN POLITIK.

Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah sebuah partai politik yang pernah diakui keberadaannya di Indonesia. Namu partai ini telah menorehkan sejarah yang buruk dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ketika bangsa Indonesia menghadapi tentara Belanda, ternyata PKI justru mengambil kesempatan untuk merebut kekuasaan yang dikenal dengan peristiwa madiun.
Penghianatan terhadap bangsa kembali terulang pada tanggal 30 September 1965 yang menyebabkan gugurnya para pahlawan revolusi.

A. Terjadinya Peristiwa “GERAKAN 30 SEPTEMBER” (G – 30 – S / PKI).
1. Penghianatan G.-3 – S / PKI.
Pada hari kamis malam, tanggal 30 September 1965, PKI mulai melancarkan gerakan perebutan kekuasaan dibawah pimpinan Letkol Untung Sutopo, Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa yaitu pasukan pengawal Presiden. gerakan secara fisik / militer bergerak pada subuh dini hari 1 Oktober 1965. enam orang perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angakat Darat dibawah atau diculik dari tempat kediaman masing-masing mereka yang diculik kemudian dibunuh secara kejam oleh anggota-anggota pemuda rakyat, Gerwani dan lain-lain ormos PKI yang telah menunggu dilubang buaya, sebuah desa yang terletak disebelah selatan pangkalan udara utama (Lanuma) Halim Perdanakusuma, Jakarta. Bersama dengan korban yang lain, jenazah dimasukan kedalam sebuah sumur tua didesa tersebut.
Sebelum subuh, tanggal 1 Oktober 1965, mereka yang menamakan dirinya “Dewan Revolusi” mengerahkan anggotanya yang terdiri dari 7 kelompok dengan sasaran masing-masing perwira tinggi Angkatan DArat. Ke 7 perwira tinggi tersebut adalah :
a. Letnan Jenderal Ahmad Yani (Menteri / Panglima Angkatan Darat) ditembak mati drumahnya oleh gerombolan penculik yang dipimpin Peltu Mukidjan.
b. Mayor Jenderal Haryono (Deputi Khusus) ditembak mati dirumahnya oleh gerombolan penculik yang dipimpin oleh Serka Bungkus.
c. Mayor Jenderal Suprapto (Deputi Pembinaan) diculik hidup-hidup dan dibawa ke Lubang Buaya oleh pasukan pleton kawal Kehormatan Cakrabirawa.
d. Mayor Jenderal S. PArman (Asisten I) diculik oleh kelompok pimpinan Serma Satar dan dibawa ke Lubang Buaya.
e. Brigader Jenderal D.I. Panjaitan (Asisten IV) ditembak mati dirumahnya oleh kelompok gerombolan yang dipimpin oleh Serma Soekardjo.
f. Brigader Jenderal Soetoyo (Direktur Kahakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat) diculik oleh kelompok pasukan kawal kehormatan cakrabirawa.
Menteri Koordinator Hamkam / Kepala Staf Angakat Bersenjata Jenderal A.H. Nasution orang pertama sasaran penculikan berhasil meloloskan diri, namun putrinya Ade Irma Suryani Nasution tertembak dan meninggal dan Ajudannya Lettu Pierre Andreas Tendean diculik dan dibawa hidup-hidup ke Lubang Buaya oleh Gerombolan PKI yang dipimpin oleh Pelda Djaharub.


Dalam peristiwa tersebut tewas juga Brigader Polisi K.S. Tubuan, Pengawal Waperdam II, J. Leimena yang berdampingan dengan rumah Jenderal Abdul Haris Nasution yang melakukan perlawanan ketika terjadi penculikkan.
Di Lubang Buaya mereka yang masih hidup disiksa dengan sangat biadab oleh Gerwani, kemudian diberondong dengan senjata api. Kemudian jenazah para perwira tersebut dimasukkan kedalam sebuah lubang sumur tua dan dikebumikan dengan tanah dan sampah. Sementara di Jawa Tengah juga terjadi pula pembantaian terhadap Komandan Korem 072 Kolonel Katamso dan Kepala Stafnya Letkol Sugiyono.

2. Penumpasan G. 30 – S / PKI.
Setelah menerima laporan tentang pembantaian gerombolan PKI Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat (KOSTRAD) Mayor Jenderal Soeharto segera mengambil tindakan-tindakan strategis. Setelah mengontak panglima daerah militer V / Jaya Mayor Jenderal Umar Wirahadikusuma, lalu menetralisisr pasukan – pasukan yang menduduki lapangan merdeka yang ternyata berasal dari Batalyion 454 / Diponegoro dan Batalyion 530 / Brawijaya.
Untuk merebut kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi Mayor Jenderal Soeharto menugaskan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang dipimpin oleh colonel Sarwo Edi Wibowo dan dapat dilakukan dengan baik. Dengan dikuasainya kedua obyek vital tersebut, maka pada pukul 20:10, Mayor Jenderal Soeharto mengumumkan terhadinya penculikan terhadap para perwira tinggi Angakatan Darat yang dilakukan oleh Golongan Kontra Revolusioner yang menamakan dirinya Gerakan 30 September / PKI.
Serangan pembebasan lapangan udara Halim Perdanakusuma dilakukan oleh RPKAD dibawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Batalyion 320/Kijang dan dua kompi pasukan Kaveleri, tanggal 2 Oktober 1965 Pangkalan Halim dapat dikuasai tanpa banyak perlawanan. Dengan dikuasainya daerah Halim Perdanakusuma maka usaha perebutan kekuasaan oleh PKI dapat digagalkan.
Penumpasan PKI dan ormas-ormasnya juga dilakukan diseluruh Indonesia. Rakyat melakukan inisiatif dan bertindak sendiri-sendiri dengan membakar seluruh vasilitas milik tokoh-tokoh PKI.

B. Dampak Sosial Politik Dari Peristiwa Gerakan 30 September Di Dalam Masyarakat.

1. Pembekuan Organisasi PKI Dan Ormas – Ormasnya.
Sejak gagalnya komplotan G.30 – S / PKI, sampai awal tahun 1966 pemerintah dibawah pimpinan Presiden Soekarno tidak pernah mengusik PKI sebagai dalang pemberontakan. Presiden hanya berjani memberikan penjelasan politik tetapi janji itu ditunda-tunda pelaksanaannya. Hal ini menimbulkan ketidaksabaran rakyat, karena bertentangan dengan rasa keadilan.
Tindakan pembersihan dikalangan masyarakat terhadap unsur-unsur PKI dan Ormas-ormasnya serta aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku Gerakan 30 September semakin meningkat, Mahasiswa, Pemuda, Pelajar, Parpol dan Organisasi – organisasi massa yang mengutuk petualangan PKI menuntut agar PKI dan Ormas-Ormasnya segera dibubarkan.

Di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 1965 ditetapkan pembekuan sementara terhadap semua kegiatan PKI dan ormasnya. Ketujuh ormas PKI itu tersebut adalah : Pemuda Rakyat (PR), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Barisan Tani Indonesia (BTI), Cosentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (Perhimi), dan Himpunan Sarjana Indonesia (HIS), SOBSI menyusul dibekukan pada tanggal 27 Oktober 1965.
Tindakan serupa diambil pula oleh daerah-daerah Di Jawa Timur, Di Jawa Tengah, Jogjakarta. Tindakan pembubaran ini dilakukan didaerah-daerah diluar Pulau Jawa yakni di Sumatera, Sulawesi dan Maluku, selanjutnya disusul oleh seluruh daerah lain di Indonesia.

2. Pembentukkan Berbagai Organisasi Aksi.
Di Jakarta sebagai Republik Indonesia rakyat pembela Pancasila segera membentuk aksi Pengganjangan G.30 – S / PKI. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1965 Mahasiswa Indonesia membentuk wadah perjuangan dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Langkah tersebut diikuti pula para pelajar dan pemuda yang membentuk pula wadah berupa kesatuan-kesatuan aksi yaitu Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPI). Muncul pula sesudah itu berbagai kesatuan aksi lainnya, seperti Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) dan Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI) dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI).
Dengan pembentukan berbagai kesatuan aksi tersebut, tuntutan penyelesaian paktis terhadap mereka yang terlibat G.30 – S / PKI kian bertamha hebat. Bersama orpol ormas kesatuan aksi tersebut membulatkan barisan dalam satu front yaitu Frout Pancasila. mereka memenuhi aksinya yang pertama pada tanggal 8 Nopember 1965 didalam rapat umum pemuda pelajar di Jakarta. Kemudian berbagai organisasi tersebut melanjutkan berbagai aksinya terhadap kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang bersikap melindungi PKI.


3. Tri Tuntutan Rakyat.
Akibat pemberontakan PKI ekonomi Indonesia semakin memburuk. Pada tanggal 13 Desember pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk melakukan devaluasi rupiah lama, menjadi rupiah baru dengan nilai Rp,- 1.000.00 (uang lama) sama dengan Rp,- 1.00. (uang baru). sebagai kelanjutan kebijakan ini harga BBM dinaikkan sebesar 4 kali lipat dimulai tanggal 3 Januari 1966 yang menyebabkan kenaikkan harga barang dan jasa hamper pada semua bidang. Pada tanggal 6 Januari 1966 KAMI meminta agar menaikkan harga BBM itu ditinjau kembali namun tidak mendapat tanggapan dari pemerintah akhirnya dimulailah aksi demonstrasi pada tanggal 12 Januari 1966 yang melanda hamper seluruh Jakarta. Mereka menyampaikan tuntutan yang kemudian dikenal sebagai Tritura, yang sisinya adalah :
1. Pembubaran PKI.
2. Pembersihan Kabinet dan Unsur – Unsur PKI.
3. Turunkan Harga / Perbaikan Ekonomi.
4. Kabinet Seratus Menteri (Kabinet Dwikora yang disempurnakan).
Presiden Soekarno melakukan reshuffle cabinet Dwikora dengan nama “Kabinet Dwikora” yang disempurnakan jumlah anggota sebanyak 102 orang. menjelang pelantikan cabinet Dwikora yang disempurnakan aksi-aksi demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat semakin meningkat.

Susunan personalia kabinet Dwikora yang disempurnakan ternyata tidak memenuhi harapan masyarakat, karena tokoh-tokoh yang jujur dan gigih menentang PKI disingkirkan seperti Jenderal A. H. NAsution sementara orang-orang yang terlibat G.30 – S / PKI seperti Dr. Subandrio, Ir. Surachman dan Oei TjocTat, SH dimasukan dalam personalia kabinetnya. Mahasiswa menamakan kabinet tersebut dengan nama “Kabinet Gestapu”. Pada tanggal 24 Pebruari 1966 hari pelantikan kabinet baru. KAMI melakukan aksi secara serentak dengan mengempeskan ban-ban mobil dijalan raya ibukota. Sebagai akibat dari aksi tersebut pada tanggal 25 Pebruari 1966 Presiden Soekarno membubarkan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia.

C. Proses Peralihan Kekuasaan Politik Setelah Peristiwa Gerakan 30 September.
1. Surat Perintah 11 Maret 1966.
Tuntutan berbagai elemen masyarakat untuk membubarkan PKI ditanggapi presiden Soekarno dengan memberi janji yang tidak terrealisir. Maka pada tanggal 25 Oktober 1945, para Mahasiswa membentuk berbagai kesatuan aksi yang dipelopori oleh KAMI. Sementara itu keadaan ekonomi semakin kacau karena harga barang melonjak tinggi karena dinaikkanya harga BBM yang menyebabkan demostrasi menuntut diturunkannya harga yang melahirkan Tiga Tuntutan Rakyat (TRITURA). Kemudian Presiden Soekarno membentuk Kabinet Dwikora yang disempurnakan. Cabinet ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat, ditanggapi dengan aksi demonstrasi oleh berbagai elemen Mahasiswa yang dipelopori KAMI.
Pada tanggal 11 MAret 1966 diadakan sidang Kabinet dengan maksud mencari jalan keluar dari krisis yang semakin memuncak. Untuk menjaga dan mengamankan jalannya sidang ada satu pasukan RPKAD yang tidak memakai tanda pengenal pada seragamnya. Melihat pasukan Cakrabirawa memberikan laporan kepada Presiden Soekarno bahwa ada pasukan liar disekitar Istana Presiden segera bergegas meninggalkan sidang cabinet yang diikuti wakil perdana menteri Dr. Subandrio, Chairul Saleh (Wakil Perdana Menteri III).
Setelah sidang ditutup oleh wakil perdana menteri II, Tiga Perwira Tinggi TNI Angakatan DArat yaitu : Mayor Jenderal BAsuki Rahmat, Brigader Jenderal M. Yusuf dan Brigader Jenderal Amir Machmud menyusul presiden ke Istana Bogor dengan maksud memberi tahu bahwa pasukan yang berada disekitar istana adalah pasukan RPKAD yang ditugaskan untuk mengamankan sidang. Selain itu memberikan keyakinan pada Presiden Soekarno bahwa ABRI (Angkatan DArat) akan tetap setia dan bersedia mengatasi keadaan. Ketiag perwira tinggi tersebut sebelum berangkat menyusul Presiden ke Istana Bogor, menerima pesan dari Letnan Jenderal Soeharto untuk disampaikan kepada Presiden agar tidak khawatir, BARI selamatkan Pancasila dan UUD 1945, serta mampu mengamankan revolusi Indonesia asal diberi kepercayaan.
Di Istana Bogor ketiga perwira tinggi tersebut melakukan pembicaraan dengan Presiden yang didampingi Waperdam Subandrio, Leimena dan Achmad Saleh. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah perintah yang ditujukan pda Letnan Jenderal Soeharto (Menteri / Panglima Angkatan Darat) yang pada pokoknya berisi perintah atas nama Presiden / Panglima Tinggi ABRI / Pemimpin Besar Revolusi mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan pemerintah.

Pemberian surat perintah tersebut merupakan pemberian kepercayaan dan wewenang kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengatasi keadaan yang serab tidak menentu. Keluarnya surat perintah tersebut disambut dengan semangat yang menggelora oleh rakyat. Surat Perintah tersebut dinamakan “Surat Perintah 11 Maret” (Supersemar).

2. Orde Baru.
Sejak 11 Maret 1966 bangsa Indonesia memasuki masa baru yang dikenal dengan Orde Baru. setelah keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno yang memberi mandate kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan atas nama. Presiden demi terjaminnya keamanan dan ketertiban serta kestabilan pemerintahan, maka Letjen Soeharto segera mengambil langkah-langkah antara lain membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 dan pengamanan terhadap 15 Meneteri dalam Kabinet Dwikora yang terlibat dalam Gerakan 30 S/PKI, antara lain Dr. Soebandrio, Waperdam I, Menteri Kompartemen, Menteri Luar Negeri, Hubungan Ekonomi, Dr. Chaerul Saleh Waperdam III. Ketua MPRS, dan Ir. Surachman. Menunjuka beberapa menteri ad interin untuk mengisi pos-pos yang masih kosong.
Dalam sidang ini pula MPRS mengeluarkan TAP MPRS No. XXXIII / MPRS . pada tanggal 12 Maret 1967 yang mencabut seluruh kekuasaan pemerintahan Negara dari Presiden soekarno dan mengangkat Letjen Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia sehingga secara resmi kekuasaan Presiden Soekarno berakhir.
Orde Baru berlandaskan pada Pancasila sebagai landasan idiil, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, dan ketetapan MPR sebagai landasan operasional. Dalam upaya untuk mencapai tujuan Orde Baru, MPR menyusun GBHN (Garis – Garis Besar Haluan Negara) untuk memberikan kejelasan arah dan usaha-usaha serta ukuran-ukuran yang dijadikan pedoman dalam mewujudkannya. Pelaksanaannya GBHN diwujudkan melalui pembangunan disegala bidang.

RANGKUMAN

1. Pada tanggal 30 September 1965 PKI melancarkan gerakan perebutan kekuasaan dibawah pimpinan Letkol Untung Sutopo yang dikenal dengan gerakan G – 30. S / PKI.
2. Enam orang perwira tinggi dan seorang perwira menengah angakatan Darat menjadi korban, antara lain :
a. Letnan Jenderal Ahmad Yani.
b. Mayor Jenderal Haryono.
c. Mayor Jenderal S. Parman.
d. Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan.
e. Brigadir Jenderal Soetoyo.
f. Mayor Jenderal Soeprapto.
g. Kolonel Katamso.

3. Penumpasan gerakan 30 – S / PKI dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima KOSTRAD (Komando Cadangan Strategi Angakatan Darat).
4. Pembebasan Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma dilakukan oleh pasukan RPKAD dibawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo.
5. Pada tanggal 16 Oktober 1965 pemerintah membekukkan seluruh organisasi PKI yang berada di Jakarta dan sekitarnya.
6. Tanggal 25 Oktober Mahasiswa membentuk organisasi aksi dengan nama KAMI, kemudian diikuti oleh organisasi lain, seperti : KAPPI, KAPI, KABI, KASI, KAWI dan KAGI.
7. tanggal 12 Januari 1966 lahirnya Tritura yaitu : Pembubaran PKI, Turunkan Harga, Pembersihan Kabinet dari unsur – unsur PKI.
8. Tanggal 11 Maret 1966 lahirnya Supersemar merupakan pemberian wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dan stabilitas nasional.

LATIHAN SOAL

1. Tujuan PKI melancarkan isu “Dewan Jenderal” adalah untuk ………
a. Melemahkan kedudukan Presiden Soekarno.
b. Menghilangkan kepercayaan kepada TNI – AD.
c. Mengado domba antara TNI – AD dan TNI – AU.
d. Menakut-nakuti lawan politiknya.
e. Menarik perhatian masyarakat.

2. Pada sadarnya Gerakan 30 September bertujuan :
a. Membalas dendam terhadap TNI – AD.
b. Menakut-nakuti rakyat Indonesia.
c. Merebut kekuasaan pemerintah yang sah.
d. Menguji kekuatan ABRI.
e. Menunjukkan kekuatan PKI.

3. Setelah tersingkapnya keterlibatan PKI dalam gerakan 30 September reaksi masyarakat sebagai berikut, kecuali …….
a. Menuntut pembubaran PKI.
b. Menuntut diadilinya tokoh-tokoh PKI.
c. Menuntut diadilinya presiden Soekarno.
d. Menghancurkan kantor-kantor PKI.
e. Menghancurkan rumah-rumah tokoh PKI.

4. Penumpasan Gerakan 30 Septembr dipimpin oleh ……….
a. Mayor Jenderal Soeharto.
b. Mayor Jenderal Amir Mahmud.
c. Mayor Jenderal Soeprapto.
d. Jenderal Ahmad Yani.
e. Jenderal A.H. Nasution.

5. Dibawah ini adalah isi Tritura :
a. Pembubaran PKI.
b. Pembersihan Kabinet dari unsur PKI.
c. Turunkan harga.
d. Tuntutan reformasi.
e. a, b, dan c benar.

6. Keluarnya Surat Perintah 11 Maret adalah merupakan pemberian kepercayaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk ……….
a. Mengambil tindakan yang dianggap perlu guna terciptanya stabilitas.
b. Mengambil alih kekuasaan secara tidak sah.
c. Melakukan kudeta terhadap pemerntah yang sah.
d. Melaksanakan amant rakyat Indonesia.
e. Semua Benar.


PERKEMBANGAN MASYARAKAT DAN
NEGARA PADA MASA ORDE BARU.

A. Ciri – Ciri Kebijakan Pemerintah Orde Baru.
1. Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi.
Pada awal Orde Baru pemerintah tidak segera dapat melaksanakan pembangunan secara terencana. Program pemerintah semata-mata diarahkan kepada usaha penyelamatan ekonomi nasional. Kenaikan harga pada awal tahun 1966 menyebabkan tingkat inflasi sangat tinggi sekitar 650 % setahun membuat pemerintah tidak mampu dengan segera melaksanakan pembangunan, tetapi harus melakukan stabilitas ekonomi dan rehabilitasi ekonomi.
Stabilitas ekonomi adalah mengendalikan inflasi agar harga-harga tidak melonjak terus secara cepat. Rehabilitasi ekonomi adalah melakukan perbaikan secara fisik terhadap prasarana rehabilitasi ekspor dan rehabilitasi alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan.
Kebijaksanaan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah orde baru pada tahun 1966 – 1968 ternyata membawa hasil yang baik. Pada tahun 1967 laju inflasi dapat ditekan menjadi 120 %. Pada tahun 1968 dapat ditekan lagi menjadi 85 &. Tingkat laju inflasi memang masih tinggi, namun kenyataan menunjukkan bahwa garis perkembangan ekonomi mengarah yang stabil.
2. Pembangunan Nasional.
Berdasarkan hasil-hasil yang dicapai pada stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang menunjukkan arah perbaikan ekonomi, maka pemerintah melakukan perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunannasional dibuat untuk jangka pendek dan ajngka panjang. Pembanguna jangka pendek berjangka 5 tahun atau yang dikenal dengan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) sedangkan pembangunan jangka panjang meliputi waktu 25 – 30 tahun. Pembanguan jangka panjang dilakukan dengan cara bertahap dan tiap tahap berjangka waktu 5 tahun dan setiap tahap dinamakan pembanguan lima tahun (PELITA).
Pembanguan Lima Tahun (PELITA) yang pertama telah dimulai pada tanggal 1 April 1969. pembangunan Nasional saat itu selalu dikomandangkan tidak terlepas dari Trilogi Pembangunan yang berbunyi :
◘ Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
◘ Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
◘ Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Kemudian pemerintah orde baru menetapkan delapan jalur pemerataan sebagai berikut :
o Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang dan perumahan.
o Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
o Pemerataan pembagian pendapatan.
o Pemerataan kesempatan berusaha.
o Pemerataan kesempatan berpatisipasi dalam pembangunan.
o Pemeratan penyebaran pembangunan diseluruh tanah air.
o Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Namun realita yang ada justru pembanguan yang dilaksanakan selama pemerintahan orde baru terpusat dan tidak merata, pembangunan ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi dengan kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan terkendali.
Memang pembangunan ekonomi Indonesia pada masa orde baru ditandai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan menimbulkan berbagai dampak positif seperti penurunan angka kemiskinan absolut, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat secara rata-rata tetapi disisi lain muncul pula dampak negatif seperti pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam, disporitas ekonomi antara daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok masyarakat semakain tajam.

B. Proses Menguatnya Peran Negara Pada Masa Orde Baru.
Pada masa orde baru stabilitas politik dan keamanan relative terjamin, karena segala kebijakan dan keputusan berada pada tingkat pusat. Menguatnya peran Negara disebabkan oleh factor – factor sebagai berikut
1. Mayoritas anggota pada lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif berasal dari partai Golkar sebagai partai pemerintah yang berkuasa (Orde Baru). sehingga seluruh produk hukum dan ketetapan MPR dibuat oleh anggota parlemen yang sehaluan dengan keinginan dan arah kebijakan pemerintah.
2. Anggota Kabinet (menteri-menteri) adalah juga pemimpin / anggota dari lembaga Negara baik legislatif maupun yudikatif.
3. Seluruh anggota dewan DPR/MPR walaupun bukan dari partai Golkar adalah orang yang sepaham dengan pemerintah.
4. Diberlakukannya konsep Dwi Fungsi ABRI yaitu disamping fungsi pertahanan keamanan juga jabatan dibidang sosial politik.
5. diberlakukannya asas tunggal yaitu Pancasila sebagai satu – satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. Sentralisasi kekuasaan artinya seluruh kebijakan dan keputusan ditentukan dipusat sedangkan daerah-daerah hanya sebagai pelaksana.

C. Dampak Menguatnya Peran Negara Terhadap Kehidupan Masyarakat.
1. Dampak Positif.
a. Selama Orde Baru berkuasa stabilitas politik dan keamanan terkendali dan tercipta rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
b. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga secara bertahap miskin berkurang.
2. Dampak Negatif.
a. Lemahnya fungsi dan peran lembaga-lembaga Negara seperti DPR/MPR dan lemabag penegak hukum lainnya (yudikatif), karena keanggotaan mereka berasal dari partai yang sedang berkuasa (Partai Golkar) sehingga fungsi kontrol mereka (DPR/MPR) terhadap penyelenggaraan Negara oleh pemerintah tidak berjalan.
b. Ketidak seimbangan kekuasaan antara Eksekutif (pemerintah) dengan Legislatif dan Yudikatif melahirkan praktek penyelenggaraan Negara yang timpang dan cenderung absolut. Dan terjadilah dominasi eksekutif terhadap legislatif dan yudikatif.
c. Penerapan Dwi Fungsi ABRI baik dalam bidang Sosial, Politik (Hukum), seluruh jajaran strategis kepemimpinan dipegang oleh anggota dari Angkatan Bersenjata mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. System pengawasan yang sangat ketat dilaksanakan ABRI terhadap masyarakat.

d. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi budaya dalam masyarakat, seluruh kegiatan baik formal maupun non formal diwarnai dengan praktek yang bernuansa KKN.
e. Rendahnya tingka partisipasi warga masyarakat dalam berdemokrasi karena system kontrol yang dijalankan pemerintah sangat kuat.
f. Sistem peradilan dibidang hokum tidak memihak dan selalu merugikan masyarakat yang lemah dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.
g. Terjadinya jurang kesenjangan sosial yang lebar, melahirkan kecemburuan sosial yang terjadi ditengah masyarakat.
h. Pembagian keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak merata.

D. Dampak Revolusi Hijau dan Industrialisasi Terhadap Perubahan Sosial ekonomi di Pedesaan dan Perkotaan Pada Masa Orde Baru.
1. Perkembangan Revolusi Hijau di Indonesia.
Sejak tahun 1960-an Indonesia mulai menerapkan revolusi hijau untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. untuk mencapai tujuan yang diharapkan bebarapa langkah yang ditempuh antara lain :
a. Pengenalan tanaman-tanaman yang seluruhnya baru didaerah tertentu.
b. Pemakaian pupuk yang tepat.
c. Peningkatan irigasi.
d. Penggunaan pupuk yang tepat.
e. Penanaman varietas unggul.
Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan hasil produksi pangan melalui Bimbingan Masal (BIMAS), intensifikasi Massal (INMAS) dan melalui Intensifikasi Khusus (INFUS). Melalui departemen pertanian disebarkan penyuluhan pertanian lapangan (PPL) yang memberikan penyuluhan langsung bagi para petani berhubungan dengan usaha peningkatan hasil produksi. Diantaranya cara pemeliharaan tanaman sampai pada penanganan Pasca Panen, termasuk didalamnya penggunaan teknologi tepat guna. Selain itu yang menjadi perhatian dan prioritas Departemen Pertanian adalah melakukan empat usaha pokok sebagai berikut :
a. INtensifikasi pertanian yaitu : usaha peningkatan produktifitas sember daya alam, penggunaan tekhnologi tepat guna, pemanfaatan bibit unggul pestisida, dan pemupukan yang tepat.
b. Ekstensifikasi pertanian yaitu perluasan area pertanian, penangkapan tikus dan penanaman rumput jenis tertentu untuk pakan ternak.
c. Difersifikasi pertanian yaitu usaha peningkatan penganekaragaman usaha tani.
d. Rehabilitasi pertanian yaitu pemulihan kemampuan daya produktifitas sumber daya pertanian yang sudah kritis.
Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan hasil pangan di Indonesia sangat berhasil. Pada tahun 1988 pemerintah Indonesia memperoleh penghargaan dari Food Agricultural Organization (FAO) karena Indonesia berhasil mencapai Swasembada Pangan.
Keberhasilan pelaksanaan revolusi Hijau sangat menggembirakan para petani, daerah-daerah yang sebelumnya memproduksi hasil tanaman secara terbatas dan hanya untuk memenuhi kebutuhan minimum hidupnya, kini dapat menikmati hasil yang lebih baik berkat Revolusi Hijau.


Ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi semua sector ekonomi dihantui krisis, tetapi sector pertanian tetap menjadi pilar penyangga perekonomian saat itu banyak orang yang mengalihkan usahanya ke agribisnis.

2. Perkembangan Sistem Komunikasi – Informasi dan Transportasi di Indonesia.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, komunikasi berarti membagi informasi, memberitahu, memindahkan atau bertukar pikiran, baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan system komunikasi adalah perangkat komunikasi yang terkait satua sama lain, atau bagian-bagian komunikasi, baik orang maupun peralatan yang berhubungan dengan cara atau aturan tertentu. Sedangkan informasi adalah bagian dari komunikasi yaitu Jenis pesan yang bewrupa data yang telah diolah sehingga mempunyai arti dan nilai. System informasi sering dipertukarkan sengan system komunikasi, karena tidak jelas perbedaannya. Sistem informasi lebih menekankan kualitas isi pesanya, sedangkan system komunikasi lebih umum ke sifatnya.

a. Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD). Palapa.

Satelit Palapa merupakan satelit komunikasi yang dikendalikan oleh system pengendalian di Bumi yang mempunyai fungsi sebagai sarana dalam berbagai aktifitas komunikasi.
Indonesia merupakan Negara ke 4 yang menggunakan satelit komunikasi domestic sesudah Uni Soviet, Kanada dan Amerika Serikat..
Satelit komunikasi mempunyai masa kerja tertentu. Satelit yang masa kerjanya akan diganti satelit generasi baru. generasi pertama SKSD Palapa adalah Palapa A-I (1926), kemudian Palapa A-2 (1977), Palapa B-I (1983), Palapa B-2 (1984), Palapa B-2P (1987), Palapa B-2R (1990), Palapa B-4 (1992), Palapa C-I (1996) dan Palapa C-2 (16 Mei 1996).
Jangkauan dari satelit Palapa C-2 meliputi wilayah dari Iran, Rusia, Australia, Selandia Baru, selain untuk kepentingan bangsa juga dimanfaatkan oleh Negara-negara tetangga seperti Australia, Papua New Guinea, Maroco, Selandia BAru dan Vietnam.
Dengan penggunaan SKSD Palapa, hubungan komunikasi antar daerah dan antar Negara menjadi lebih mudah, system ini memungkinkan bangsa Indonesia mengetahui berbagai informasi yang disajikan lewat televise dengan cepat. SKSD Palapa juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan komunikasi telephon, baik Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJ) maupun Sambungan Langsung Internasional (SLI). Jaringan telephon yang memanfaatkan SKSD Palapa tidak hanya menyatukan daerah tetapi juga mempermudah hubungan dengan dunia internasional. Contohnya : sekarang ini orang disebuah desa dapat berhubungan lewat telephon dengan saudaranya di London. Manfaat lain dari SKSD adalah hubungan komunikasi lewat jaringan internet yang memanfaatkan fasilitas komunikasi Palapa. Melalui internet kita dapat mengirimkan infrormasi pada orang lain atau dapat menerima informasi dari orang lain dengan menggunakan Surat Elektronik atau E – Mail.


Saat inipun, Devidi Satelit IPTN terus berupaya meningkatkan penguasaan teknologi telekomunikasi. PT. INTI kini sudah mampu membuat peralatan canggih yaitu Direct Sateli TV Program (PSPR) yaitu alat yang digunakan untuk memancarkan ulang secara langsung program televise melalui satelit PT. INTI juga telah mampu membuat system telephon digital.
Merupakan suatu keharusan bagi bangsa Indonesia untuk memanfaatkan seoptimal mungkin teknologi telekomunikasi, karena penggunaan satelit akan mengatasi keterisolasian informasi pada daerah-daerah terpencil, oleh karena itu Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas.
b. Perkembangan Radio di Indonesia.
Radio Republik Indonesia lahir pada tanggal 11 September 1945. pada saat itu diadakan pertemuan oleh ke 7 sistem yang terdapat didelapan kota di Jawa (bekas Hosokyoku) atau radio Jepang dan berhasil mengambil keputusan antara lain :
 Menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya RRI.
 Kota Jakarta Sebagai pusat RRI.
 Abdurrahman Saleh sebagai Pimpinan RRI yang I.
 Cabang RRI I adalah Jakarta, Bandung, Purwokerto, Semarang, Jogyakarta, Malanga dan Surabaya.
Pada masa itu RRI menjadi satu-satunya organisasi radio siar di Indonesia dabn berperan memberikan informasi perjuangan kepada bangsa Indoensia. Sampai tahun 1966 RRI adalah satu-satunya radio siar di Indonesia yang dimiliki dan dikuasai pemerintah.
Pada tahun 1970 pemerintah mengeluarkan peraturan No. 55 tahun 1970 tentang Radio Siar Non pemerintah yang mempunyai fungsi sosial yaitu sebagai alat pendidikan penerangan dan hiburan. Setelah itu timbullah berbagai stasiun Radio Siar Swasta yang dikelola oleh masyarakat sampai tahun 1974. radio Siar non pemerintah tercata diseluruh Indonesia berjumlah 330 stasiun dan awal tahun 1982/1983 meningkat 449 stasiun. Sejak tahun 1974 sistem Radio Siar Swasta (non pemerintah) terhimpun dalam satu wadah yang disebut Persatuan Radio Siar Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI).
Bersamaan dengan itu, RRI sebagai radio milik pemerintah terus mengembangkan jaringannya ke seluruh Indonesia. Pemerintah telah membangun system regional. Stasiun nasional berkedudukan di Jakarta, tahun 1989 membangun stasiun regional yang berkedudukan di Jogyakarta, Medan, Banjarmasin, Ujung Pandang dan irian Jaya. 26 stasiun regional I di Ibukota Propinsi di 17 Stasiun regional II di Ibukota Kabupetn dengan demikian wilayah Indonesia yang luas bisa terakses oleh siaran RRI.
Siaran radio telah memberikan dampak yang begitu luas terhadap perkembangan masyarakat, meskipun pada awalnya berfungsi untuk memberi penerangan, pendidikan dan hiburan, akan tetapi pada perkembangannya dijadikan sebagai alat propaganda baik oleh Negara-negara besar maupun kelompok-kelompok tertentu.

c. Perkembangan Televisi di Indonesia.
Kehadiran dunia televisi di Indonesia diawali dengan lahirnya Televisi Republik Indonesia (TVRI) pada tanggal 24 Agustus 1962, kemudian didirikan pula stasiun-stasiun TVRI didaerah-daerah diantaranya : Stasiun Yogyakarta (1865), Medan (1970), Makasar (1970), Balik Papan (1973), Palembang (1974), Surabaya (1978), Denpasar (1978), Manado (1978) dan Bandung (1958).

Perkembangan dunia pertelevisian di Indonesia semakin marak sejak pemerintah mengijinkan kehadiran televise swasta pada tahun 1989. stasiun televise swasta pertama adalah Rajawali Citra Televidi Indonesia (RCTI) pada tanggal 24 agustus 1989, kemudian berturut-turut disusl oleh : Surya Citra Televisi (SCTV) Agustus 1989, Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) 23 Januari 1991, ANTEVE (1993, Indosiar 1995, kemudian disusul satsiun-stasiun lain seperti Metro TV,TranTV, LA TV, dan TV 7.
Televisi disamping bermanfaat sebagai sarana informasi, pendidikan dan hiburan tetapi disisi lain menimbulkan akses negative misalnya masuknya nilai budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, serta timbulnya sikap konsumerisme yaitu perilaku atau keinginan memaki suatu barang secara tidak proposional. Keadaan tersebut akan menimbulkan berbagai masalah sosial baik secara individu maupun pada masyarakat.

d. Perkembangan Sarana Perhubungan (Transportasi).
Transportasi merupakan salah satu sarana penghubung yang sangat penting bagi kehidupan bangsa indonesia. Dengan system perhubungan yang baik merupakan sarat mutlak bagi kelancaran usaha perdagangan dan pembangunan untuk kemakmuran seluruh rakyat baik dikota-kota maupun didesa.
Indonesia merupakan Negara kepulauan terdiri dari 13.670 pulau yang terbentang dari sabang sampai merauke. Oleh karena itu dibutuhkan saran perhubungan yang memadai baik didarat, laut maupun udara. Untuk menghubungkan daerah-daerah tersebut.
- Dibidang Transportasi Darat :
Pemerintah melakukan pembangunan pada upaya rehabilitasi pemeliharaan jalanraya yang sudah ada. Dan dibangun jalan baru baik dikota maupun didesa daerah-daerah terpencil untuk membuka isolasi dan menghubungnkan dengan daera-daerah lain disekitarnya. Pembangunan jalan kereta api dilakukan pada upaya rehabilitasi infarskturktur dan pengadaan tambahan perlengkapan operasional untuk peningkatan pengadaan jalan kereta api. Diiringi pengadaan transportasi kereta api yang lebih modern. Para tanggal 1 Juni 1999 Perumka diubah menjadi PT. (Persero). Untuk menanggapi kebutuhan kereta api penumpang yang semakin meningkat PT. Persero kereta api Indonesia meluncurkan kereta api yang baru.
- Dibidang Transportasi Laut.
Upaya yang dilakukan pemerintah adalah merehabilitasi dan meningkatkan infrastruktur yang telah ada. Pemerintah secara bertahap menambahkan jumlah kapal baik melakukan produksi sendiri maupun dibeli dari luar negeri. Kemajuan tekhnologi perkapalan di Indonesia cukup menggembirakan dengan ditandai kemampuan putra-putri Indonesia membuat kapal modern dengan desain sendiri seperti : Kapal Tanker, KApal Dagang / Niaga, dan kapal – kapal penumpang. Dengan demikian pelayanan terhadap kebutuhan transportasi laut akan semakin baik dimasa yang akan datang.
- Dibidang Transportasi Udara.
Ditandai dengan semakin mudah dan cepatnya hubungan atau perjalanan melalui udara, karena semakin tersedianya sarana transportasi udara seperti vasilitas Bandar udara yang semakin baik diberbagai daerah dan pesawat angkut penumpang yang memadai.

Perusahaan Penerbangan Nasional seperti Garuda Indonesia dan Merpati Nusantara AirLines dan Maskapai Penerbangan Perintis antara lain : Merpati Mandala dan Bouraq menjadi tulang punggung untuk menghubungkan udara di Indonesia. Salah satu bukti keberhasillan dibigang kedirgantaraan putra-putri Indonesia telah mampu memproduksi sendiri pesawat N-250. pesawat ini oleh Presiden Soeharto dinamakan Gatot Kaca. Setelah program N-250 berhasil kemudian disusl oleh Portotipil – prototipil yang sama.

e. Pencemaran Lingkungan Akibat Penerapan IPTEK dan Dampaknya Bagi Mahluk Hidup.

Seperti dipparkan diatas, bahwa penerapan IPTEK telah memberikan kontribusi yang positif nbagi manusia, bersamaan dengan hal itu akan menyebabkan perubahan lingkungan hidup. masalah lingkungan tidak hanya terkadi ditingkat local namunnjuga didaerah, propinsi, ibukota bahkan mendunia.
Masalah – masalah lingkungan yang timbul sebagai akibat dari aktifitas-aktifitas manusia yang tidak memperdulikan kelestarian lingkungan hidup dan merupakan konsekwensi logis dari penerapan IPTEK adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan Pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan produksi telah melahirkan dampak sampingan seperti pemanfaatan hasil teknologi yaitu penggunaan zat-zat kimia (Perstisida) yang berlebihan menyababkan rusaknya kesimbangan ekologi. penggunaan obat pembasmi hama secara berlebihan telah melahirkan turunya populasi fauna. Cacing yang hidup didalam tanah yang membantu menyuburkan tanaman semakin hilang.
Pengguanaan obat pembasmi hama (Pestisida) untuk sementara kalau diguanaknsecara tepat dan terencana akan ada manfaatnya. Tetapi apabila diguanakn terus menerus akan mengakibatkan terputusnya rantai makanan selanjutnya dalam waktu tertentu hama tanaman akan semakin banyak, bahkan memiliki daya tahan (resistence) terhadap berbagai macam pestisida. Akibat penggunaan pestisida yang berlebihan pula hasil-hasil pertanian (misalnya bawang) tidak berkualitas tidak tahan lama dan cepat membusuk.
2. Kegiatan penyiaran baik radio maupun televise telah melahirkan dampak-dampak sampingan seperti misalnya, nilai buaday asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. sekarang bukan hal yang baru lagi bagi remaja didesa maupun dikota besar bahkan mengikuti modul dari Barat. Sikap dan prilaku orang-orang desa (terutama kelompok remajanya) terkontaminasi dengan gaya hidup bebas masyarakat barat yang kurang memiliki pertimbangan moral dan ahlak. Belum lagi munculnya budaya konsumerisme atau terciptanya keinginan untuk memaki / menggunakan barang-barang yang diiklankan atau dipertontonkan di televise yang melahirkan kriminalitas di berbagai kelompok masyarakat baik didesa maupun dikota-kota besar.
3. kegiatan industri dapat menghasilkan bermacam bentuk limbah, zat-zat buangan yang berbahaya seperti logam-logam berat, zat radio aktif, kepulan asap yang mengandung karbondioksida yang dapat membeku di Atmosfer, polusi suara akibat mesin-mesin industri. kesenangan itu membuat kesehatan lingkungan makin terkontaminasi dan menimbulkan berbagai macam penyakit.

4. Kegiatan transportasi dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara terutama dikota-kota besar. polusi udara akibat asap kendaraan menghasilkan gas beracun yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan seperti CO (Carbon Monoksida) dari hasil pembakaran tidak sempurna pada kendaraan bermotor dan gas-gas lain yang sangat berbahaya secara umum, semua sumber pencemaran udara sama-sama mengeluarkan bahan pencemar berupa partikel (debu, aerosol, timah hitam), gas (CO, NOx, Sox, HeS) dan Hidrokarbon. Zat-zat tersebut dapat menyebabkan naiknya suhu diatmosfer dan menipisnya lapisan ozon, yang pada akhirnya menimbulkan bencana bagi umat manusia.

RANGKUMAN

1. Sejak Orde Baru lahir tahun 1966 bangsa Indonesia dapat melaksanakan pembangunan nasional.
2. rencana pembanguan dibuat dalam jangka panjang (25 tahun) sedangkan jangka pendek tiap 5 tahun yang dinamakan Pembangunan Lima Tahun (Pelita).
3. Stabilitas Nasional baik politik maupun keamanan terkendali.
4. namun demikian terjadi pula praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang menyebabkan timbulnya krisis ekonomi yang berkepanjangan.
5. Hasil pembanguan terutama pada bidang pertanian membuat Indonesia mendapat penghargaan dari FAO (Food Agricultural Organization) karena berhasil mencapai Swasembada Pangan.
6. Keberhasilan pembangunan tersebut juga telah melahirkan sejumlah dampak pencemaran lingkungan.

LATIHAN SOAL

1. Masa Orde Baru dimulai sejak …….
a. G. 30 – S / PKI. d. Pengangkatn Soeharto sebagai presiden.
b. Pembubaran PKI tahun 1966. e. Pengangkatan Soeharto sebagai Panglima Kostrad.
c. Surat perintah 11 Maret 1966.

2. Demokrasi yang dianut pemerintah Orde Baru adalah Demokrasi ……..
a. Pancasila. d. Sosialis.
b. Liberal. e. Langsung.
c. Parlementer.

3. Kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan awal pemerintahan Orde Baru adalah …….
a. Industrialisasi.
b. Nasionalisasi perusahaan asing.
c. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi.
d. Deregulasi kebijaksanaan ekonomi.
e. Swastanisasi.

4. Fungsi Radio adalah sebagai berikut, kecuali ………
a. Sarana informasi.
b. Sarana hiburan.
c. Sarana komunikasi.
d. Sarana perhubungan.
e. Untuk mengadakan perubahan sosial budaya.

5. Meningkatkan hasil produksi pertanian dengan tidak menambah luas areal pertanian disebut …..
a. Intensifikasi. d. Reboisasi.
b. Ekstensifikas. e. Eksploitasi.
c. Sedimentasi.

6. Fungsi Revolusi Hijau adalah untuk ………..
a. Meningkatkan produksi pangan.
b. Memperluas areal pertanian.
c. Membasmi hama penyakit.
d. Menanam bibit unggul.
e. Membuka areal pertanian baru,

PROSES MUNCULNYA REFORMASI DAN JATUHNYA PEMERINTAHAN ORDE BARU.

Pembangunan yang dilakukan pada masa pemerintahan orde baru, mendapat pujian dan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri, karena dianggap mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Ternyata keberhasilan tersebut hanya kemajuan semu belaka. Pada kenyataannya pembangunan melahirkan kesenjangan sosial yang lebar antara si kaya dan simiskin. Hal ini disebabkan terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ketika krisis ekonomi melanda Negara-negara di Asia (termasuk Indonesia) bangsa Indonesia tidak mampu bertahan dan keluar dari krisis tersebut karena kerapuhan pelaksanaan kehidupan berbangsa yang terlalu diwarnai KKN, lalu bermuncullah krisis-krisis lain seperti krisis ekonomi/moneter, krisis politik dan krisis sosial.
A. FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA TUNTUTAN REFORMASI DAN JATUHNYA PEMERINTAHAN ORDE BARU.
1. Terjadinya Korpsi, Kolusi dan Nepotisme. (KKN).
Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai selama 32 tahun Orde Baru ternyata hanya kemajuan yang semu belaka. Karena terjadinya praktek KKN diberbagai bidang kehidupan antara lain :
a. Bidang Ekonomi.
 Para pengusaha yang dekat dengan elite kekuasaan mendapat prioritas khusus yang berdampak pada kesenjangan sosial.
 Munculnya konglomerasi dari sekelompok pengsaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaahn yang sejati, yang hanya mengandalkan factor kedekatan dengan penguasa.
 Pemberian fasilitas yang tidak terbuka pada dunia perbankan yang merugikan masyarakat.
 Terjadinya praktek monopoli pada kegiatan usaha oleh kelompok tertentu
b. Bidang Politik.
 Kekuasaan eksekutif yang terpusat dan tertutp dibawah control lembaga kepresidenan sehingga tidak mendukung berkembangnya fungsi lembaga-lembaga kenegaraan secara proposional.
 Terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme pada penempatan berbagai jabatan strategis dari pusat sampai daerah.
 Tidak adanya kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembatasan ruang gerak organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan / organisasi politik.
2. Sentralisasi Kekuasaan.
Tatanan kehidupan yang dibangun selama 32 tahun telah menghasilkan stabilitas politik dan keamanan. Namun demikian akibat pemusatan kekuasaan melahirkan proses dan partisipasi system politik nasional tidak berjalan sebagaimana semestinya seperti :
 Kekuasaan eksekutif yang terpusat tidak dapat mendorong berkembangnya tanggung jawab pada lembaga politik danmasyarakat secara optimal.
 Mekanisme hubungan pusat dan daerah cenderung menganut sentralisasi kekuasaan dengan pengambilan segala keputusan ditentukan oleh pusat tanpa memperhatikan kesuaian dengan kebutuhan daerah.

B. HUBUNGAN KRISIS POLITIK, EKONOMI DAN SOSIAL DENGAN JATUHNYA PEMERINTAHAN ORDE BARU.
1. Krisis Plitik.
Setahun menjelang dilaksanakannya Pemilu 1977, suasan politik di Indonesia mulai memanas. Pemerintah yang saat itu didukung oleh Partai Golkar tetap ingin mempertahnkan Superioritasnya di parlemen dengan berusaha meraih kemenangan secara mutlak. hasil pemilu 1977 menempatkan Golkar sebagai peraih suara terbanyak dan secara otomatis menduduki posisi mayoritas di DPR dan MPR setalh DPR/MPR hasil pemuli 1977 dilantik semua fraksi mencalonkan kembali Soeharto sebagai Presiden. pada sidang umum MPR 1998 Soeharto terpilih kembali sebagai Pejabat Presiden untuk ketujuh kalinya dan B.J. Habibi sebagai wakilnya.
Sejak Soeharto dicalonkan sampai terpilih kembali jadi Presiden dan membentuk cabinet pembangunan VII gelombang demonstrasi yang dilakukan organisasi mahasiswa makin hebat sehingga bentrokkan antara mahasiswa dengan aparat keamanan tidak terhindarkan, menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Tri Sakti yaitu : Elang Mulya Lesman, Heri Hartanto, Hendriawan Lesman dan Hafidhin Royan. Cabinet pembangunan VII yang dibentuk Soeharto mengundang unsure-unsur KKN. Praktek semacam itulah yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintahan Soeharto. Tekanan terhadap kepemimpinan Soeharto semakin meluas yang disuarakan oleh mahasiswa, LSM, kelompok cendikiawan menyebabkan terjadinya penculikan terhadap kalangan mahasiswa dan LSM, menambah daftar ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Soeharto.
2. Krisis Ekonomi.
Pada pertengahan tahun 1977, pasca pemilu VI orde baru, badai krisis moneter menimpa bangsa Indonesia. Krisis ekonomi berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Pada tanggal 1 Agustus 1979 nilai tukar rupiah melemah dari Rp,- 2.575, menjadi Rp,- 2,603,00 perdollar Amerika.
Nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika terus melemah hingga pada bulan Oktober 1998 pemerintah melakukan deregulasi sehingga memacu pertumbuhan bank-bank secara besar-besaran. Namun deregulasi tersebut menimbulkan kondisi perbankan nasional menjadi tidak efisien, akibatnya pemerintah melekuidasi 16 Bank pada akhir tahun 1997 yang menyebabkan kepanikan luar biasa pada nasabah-nasabah perbankan nasional. Meskipun pemerintah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan membentuk Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (KLBI), tetapi usaha tersebut tidak membawa hasil karena Bank-bank yang bermasalah tersebut tidak mampu mengembalikan pinjaman, sehingga keuangan yang ditanggung pemerintah semakin besar.
Krisis ekonomi semakin parah spekulasi valuta asing ikut bermain baik didalam maupun diluar negeri dan kepercayaan dunia internasional makinmenurun menyababkan Negara mengalami kesulitan keuangan. Memasuki tahun 1998/1999 krisis ekonomi meluas mengakibatkan hal – hal sebagai berikut :
a. Perusahaan – perusahaan Negara dan swasta tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo.
b. Pemutusan hubungan kerja akibat perusahaan-prusahaan melakukan efisiensi.
c. Angka pengangguran meningkat.
d. Turunya daya beli masyarakat.
e. Persedian barang, khususnya sembilan bahan pokok menipis.
f. Harga barang naik tidak terkendali.
g. Biaya hidup semakin tinggi.

3. Krisis Sosial.
Sepanjang tahun 1996 pertikaian sering terjadi didalam masyarakat. kerusuhan antar agama dan antar etnis yang berakibat banyak menimbulkan korban jiwa yang sangat besar. kerusuhan sosial terjadi diberbagai daerah, antara lain di Situbondo (Jawa Timur) bermula dari isu dukun santet pada tahun yang sama terjadi pula kerusuhan yang terjadi di Tasikmalaya (Jawa Barat), Sanggaoledo (Kalimantan Barat) lalu meluas ke Pontianak. Pemicu berbagai kerusuhan tersebut diakibatkan kondisi politik menjelang pemilu 1977 dan menyebabkan keadaan yang sangat kacau diberbagai bidang kehidupan.
Sesudah pemilu 1977, kerusuhan terjadi deberbagai kota menjelang mundurnya Presiden Soeharto. Kerusuhan terjadi karena pemerintah menaikkan harga BBM yang menyebabkan terjadinya bentrokkan antara mahasiswa dan aparat keamanan yang mengakibatkan gugur 4 orang mahasiswa Tri Sakti. Peristiwa itu mendorong muncul aksi solidaritas baik dalam kompas maupun dimasyarakat.pada tanggal 13-14 Mei 1998 di Jakarta dan Surakarta ribuan tempat tinggal, pertokoan, kantor dan kendaraan terbakar karena terjebak dalam pusat pertokoan.

C. JATUHNYA PEMERINTAHAN ORDE BARU SECARA KRONOLOGIS.
Ketegangan Politik Menjelang Pemilihan Umum membuat suasan kehidupan masyarakat menjadi tegang. Menyebabkan kerusuhan antar umat beragama dan etnik yang berbeda. Ketegangan politik yang berakhir pada jatuhnya pemerintahan orde baru tersebut dimulai dari timbulnya berbagai masalah dalam kehidupan Negara-negara RI yang antara lain :
1. Pada bulan Maret 1996 terjadi kerusuhan dipekalongan kemudian meluas ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Bnajarmasin yang banyak menimbulkan korban jiwa.
2. Pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 1977 Golkar menang mutlak.
3. Kemenangan Golkar segara diikuti dengan munculnya dukungan bagi Soeharto untuk menjadi Presiden pada sidang umum MPR 1998.
4. Pada bulan Maret 1998 Soeharto terpilih kembali sebagai Presiden untuk ketujuh kalinya, kemudian membentuk kabinet pembanguan VII yang dianggap bernuansa KKN.
5. Awal Maret 1998 para Mahasiswa, Cendikiawan, rakyat melakukan demonstrasi dengan mimbar bebas menuntut turunya harga semabko serta pengahpusan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
6. Akhir Maret 1998, Mahasiswa dan kelompok oposisi menuntut reformasi total khususnya pada bidang politik, ekonomi dan Hukum.
7. Pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998 terjadi aksi perusakan, pembakaran, penjarahan dan pemerkosaan yang menyebabkan ribuan tempat tinggal (terutama di Jakarta), pertokoan dan perkantoran dibakar dan seribu orang lebih mati terbakar dibeberapa pusat pertokoan.
8. 15 Mei 1998 Presiden Soeharto kembali ke Tanah Air setelah menghadiri KTT G – 15 Di Kairo Mesir.
9. Tanggal 18 Mei 1998 Pimipinan DPR/MPR menghimbau agar presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana.
10. Pada Tanggal 18 Mei 1998 Presiden Soeharto mengumumkan rencana pembentukkan Komite Reformasi, Perubahan Kabinet, dan Pemilihan Umum.
11. Upaya membentuk Dewan Reformasi dan perubahan Kabinet tersebut ditolak oleh sejumlah Menteri (termasuk 14 Menteri Kabinet Pembangunan VII).
12. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Jam 10:00 pagi Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
13. Pada waktu yang sama (21 Mei 1998) wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke 3.

RANGKUMAN

1. Terjadinya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial dan hukum. menyebabkan lahirnya tuntutan masyarakat akan reformasi secara menyeluruh.
2. Krisis politik ditandai dengan terjadinya gelombang demontrasi oleh berbagai kalangan sejak Soeharto mencalonkan diri sampai terpilih kembali menjadi Presiden.
3. Krisis ekonomi dan turunya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar Amerika meluas menjadi lumpuhnya aktifitas perekonomian secara nasional.
4. Krisis sosial, terjadinya kerusakan diberbagai daerah yang berbau etnik dan agama yang merupakan imbas dari krisis politik yang terjadi saat itu.
5. Jatuhnya pemerintahan Orde Baru disebabkan berbagai faktor :
- Maraknya praktek KKN dalam kehidupan berbangsa.
- Terjadinya krisis politik, ekonomi, sosial yang tidak mudah diatasi.
6. Praktek penyelenggaraan Negara yang timpang akibat terlalu kuatnya eksekutif terhadap legislatif.
LATIHAN SOAL

1. Berikut adalah hal – hal yang menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintahan Orde Baru.
a. Kurangnya penerapan demokrasi.
b. Kurangnya wibawa pemerintah.
c. Terjadinya KKN.
d. Turunya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar Amerika.
e. Terjadinya inflasi dibidang ekonomi.

2. Agenda reformasi dibawah ini adalah, kecuali ………
a. Adili Soeharto dan kronim-kronimnya.
b. Amandemen UUD 1945.
c. Pengahpusan Dwi Fungsi ABRI.
d. Otonomi daerah yang seluas-luasnya.
e. Memilih Presiden yang baru.

3. Dampak dari krisis ekonomi mengakibatkan hal-hal dibawah ini, kecuali ……..
a. Angka pengangguran meningkat.
b. Menurunnya daya beli masyarakat.
c. Terjadinya peertumbuhan ekonomi.
d. Biaya hidup semakin tinggi.
e. Terjadinya pemutusan hubungan kerja.

4. Terjadinya berbagai kerusuhan pada berbagai daerah di Indonesia adalah bentuk dari…….
a. Krisis ekonomi. d. Krisis Identitsa.
b. Krisis moral. e. Krisis Kebudayaan.
c. Krisis sosial.

5. Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal ……
a. 20 Mei 1997. d. 22 mei 1999.
b. 21 Mei 1998. e. 23 Mei 1999.
c. 22 April 1998.

6. Kabinet yang dibentuk Presiden B.J. Habibi dengan nama …….
a. Kabinet Pembangunan.
b. Kabinet Reformasi.
c. Kabinet Persatuan.
d. Kabinet Gorong Royong.
e. Kabinet Indonesia Bersatu.

PERKEMBANGAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN NEGARA SETELAH JATUHNYA PEMERINTAHAN
ORDE BARU.

Pasca Jatuhnya Orde Baru, gaung reformasi yang di suarakan oleh berbagai komponen masyarakat terus bergulir seiring dengan usaha pemerintah yang baru memperbaiki kondisi bangsa dan Negara dengan mengambil langkah-langkah perbaikan dalam tatanan kehidupan politik ekonomi sosial yang selaras dengan tuntutan reformasi. Upaya dibidang politik misalnya pembentukan cabinet reformasi (peralihan dari pemerintahan orde baru) sampai mengadakan pemilihan umum. sedangkan dibidang ekonomi melakukan perbaikan kondisi ekonomi dengan melakukan rekonstruksi perbankan.

A. PERKEMBANGAN POLITIK SETELAH 21 MEI 1998.
Sebagai presiden yang lahir ditengah-tengah tuntutan reformasi, Presiden B.J. Habibi berupaya untuk memenuhi tuntutan kaum reformasi dengan mengadakan perubahan dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pembetukkan Kabinet.
Pada tanggal 22 Mei 1998 Presiden RI ketiga B.J. Habibi telah membentuk cabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet ini terdiri atas 16 Meneteri yang meliputi perwakilan dari :
1. Golongan Karya (GOLKAR).
2. ABRI.
3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
4. Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Kabinet ini dilantik tanggal 23 Mei 1998. Habibie menjanjikan yang bersih bebas dari kolusi, korupsi, nepotisme (KKN) serta lingkungan ekonomi yang memberikan keadilan.
Pada tanggal 27 Mei 1998 diadakan pertemuan pertama cabinet Habibie yang menghasilkan hal-hal sebagai berikut :
1. Merancang Undang-Undang Politik.
2. Rencana untuk mengadakan pemilu dalam waktu setahun, dan.
3. Menyetujui masa jabatan Presiden dua periode (dua kali lima tahun).

b. Perubahan Kehidupan Politik Nasional.
Kehidupan politik nasional mengalami prubahan walaupun undang-undang partai politik belum disyahkan. partai-partai politik baru mulai bermunculan, sebagai antisipasi terhadap pemilihan umum yang menghhendaki system multi partai. tidak kurang dari 50 partai mengumumkan pembentukannya sampai bulan Agustus 1998 untuk dapat mengikuti pemuli yanag akan diadakan.


c. Mengurangi Peran ABRI Dalam Sosial Politik.
Menganjurkan kepada ABRI untuk bersikap netral, ABRI tidak boleh memihak salah satu partai / golongan.
d. Perbaikan Ekonomi.
Presiden B.J. Habibie berupaya memperbaiki ekonomi. enam dari Tujuh Bank yang telah dibekukan/dilikuidasi pemerintah pada bulan Agustus 1998. nilai rupiah terhadap mata uang asing masih tetap turun diatas Rp,- 10.000,00 per dollar Amerika Serikat. keadaan ekonomi belum dapat membaik dan harga-harga meningkat seperti harga beras pada bulan Mei 1998 dimana harga rata-rata 1 kg Rp,- 1000,00. menjadi Rp,- 3.000,00. pada bulan Agustus.
e. Mengadakan Sidang Istimewa MPR.
Sidang Istimewa merupakan salah satu jalan untuk memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Setelah mendapat usulan kuat dari beberapa kalangan, maka pada tanggal 10 – 13 November 1998 dilakukan Sidang Istimewa MPR. Sidang menghasilkan beberapa ketetapan, antara lain sebagai berikut :
1. Ketetapan kepada Presiden untuk memberantas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme termasuk mantan Presiden Soeharto.
2. Ketetapan tentang pelaksanaan pemilihan umum.
Ketika sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berlangsung terjadi peristiwa aksi mahasiswa disekitar jembatan semanggi Jakarta yang menimbulkan korban jiwa.
f. Mengadakan Pemilihan Umum.
Salah satu faktor penting untuk mengatasi multikrisis ialah dengan mengadakan pemilu yang jujur dan adil. Pada tanggal 7 Juni 1999 diadakan Pemilu. Dari seratus lebih partai politik hanya 48 partai politik yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu.
Dalam pemilihan umum bulan Juni 19998 muncul lima partai besar yaitu :
1. PDIP = Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
2. Partai Golkar. = Partai Golongan Karya.
3. PPP = Partai Persatuan Pembangunan
4. PKB = Partai Kebangkitan Bangsa.
5. PAN = Partai Amanat NAsional.

Setelah Komite Pemilihan Umum menetapkan jumlah anggota MPR berdasarkan hasil pemilu, serta berhasil menetapkan jumlah wakil-wakil utusan golongan dan utusan daerah, maka MPR segera melaksanakan Sidang Umum MPR pada tanggal 1 – 12 Oktober 1999.
Dalam sidang umum tersebut berhasil memilih ketua MPR, yaitu Prof. Dr. H. Amien Rais, Ir. Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR, K.H. Abdurahman Wahid sebagai Presiden, dan Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden. pada tanggal 25 Oktober Presiden dan Wakil Presiden dengan dibantu oleh ketua MPR dan DPR, serta Menhamkam / Pangab Jenderal Wiranto berhasil membentuk cabinet yang beranggotakan 35 orang menteri.


B. KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DIBERBAGAI DAERAH SEJAK REFORMASI.

1. Reformasi.
Reformasi berarti perubahan radikal untuk perbaikan bidang ekonomi, sosial, politik dan buadaya. Gerakan reformasi diindonesiayang terjadi pada tahun 1998 merupakan gerakan untuk memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Gerakan Reformasi ini dipelopori oleh Mahasiswa dengan melakukan aksi-aksi demonstrasi. Gerakan Reformasi ini timbul karena adanya ketidakadilan dibidang politik, ekonomi, dan hokum. Setelah pelantikan kabinet pembangunan VII, pada awal Maret 1998 para mahasiswa, cendikiawan, rakyat, mulai mengadakan kegiatan mimbar bebas, seminar-seminar yang isinya menuntut turunya harga sembako (sembilan bahan pokok) dan hapusnya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Agenda Reformasi kaum reformis adalah sebagai berikut :
a. Adili Soeharto dan kroninya.
b. Amandemen UUD 1945.
c. Pengahpusan Dwi Fungsi ABRI.
d. Otonomi Daerah yang seluas-luasnya.

2. Kondisi Umum Era Reformasi Pembangunan.
Keadaan umum yang menjadi factor penghambat Era Reformasi pembangunan diantaranya :
a. Bidang Ekonomi.
Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai selama 32 tahun pada Orde Baru telah mengalami kemerosotan yang memperihatinkan, karena terjadinya krisis moneter pertengahan tahun 1997 dan berlanjut mejadi krisis yang lebih luas.
1. Hal ini sebagai akibat landasan ekonomi yang dianggap kuat, ternyata tidak berdaya menghadapi gejolak keuangan eksternal serta kesulitan-kesulitan makro dan mikro ekonomi.
Penyelenggaraan perekonomian nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 UUD 1945 dan cencerung menunjukkan corak yang sangat monopolistic.
2. Para pengusaha yang dekat dengan elite kekuasaan mendapatkan prioritas khusus yang berdampak timbulnya kesenjangan sosial.
3. Kelemahan Fundamental itu jjuga disebabkan pengabaian perekonomian kerakyatan yang sesungguhnya bersandar pada basis sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai unggulan komparatif dan kompetitif.
4. Munculnya konglomerasi dari kelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati, mengakibatkan tidak kompetitif. Sebagai akibatnya krisis moneter yang melanda Indonesia, tidak dapat diatasi secara baik sehingga memerlukan kerja keras untuk bangkit kembali.
5. Rentanya ekonomi Indonesia dipicu oleh jatuhnya nilai tukar rupiah sampai ketingkat terendah, pemerintah tidak mengambil langkah yang kongret dan jelas untuk mengatasi krisis kurs tersebut.
6. Pembangunan industri tidak berbasis kepada masyarakat atau potensi unggulan daerah.


b. Bidang Sosial.
1. Kondisi kehidupan sosial ekonomi rakyat makin memprihatinkan, harga sembilan bahan pokok dan obat-obatan tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat.
2. Taraf hidup rakyat menurun dengan tajam, kualitas hasil didik tidak memberikan harapan, dan jumlah peserta didik yang putus sekolah makin meningkat.
3. Jati diri bangsa yang disiplin, jujur, beretos kerja tinggi serta berahlak mulia belum dapat diwujudkan bahkan sencerung menurun.
4. Aksi-aksi brutal oleh sebagian warga masyarakat berupa penjarahan dan perampokkan serta perilaku dan tindakan yang tidak terpuji lainnya yang melanggar hokum serta agama yang terjadi akhir-Akhir ini, sungguh – sungguh bertentangan dengan ahklak mulia dan budi pekerti luhur yang bersumber dari norma-norma dan ajaran agama, serta nilai-nilai budaya bangsa. selain merupakan perilaku yang tidak menghormati dan menjunjung tinggi hukum.
5. Ketimpangan, kecemburuan, ketegangan, dan penyakit sosial lainnya makin menggejala disamping berkurang pula rasa kepedulian dan kesetiakawanan masyarakat.
6. Krisis ekonomi dewasa ini bahkan makin menghilang semangat dan optimisme bahwa bangsa Indonesia bisa memecahkan masalah dengan kekuatan sindiri.


RANGKUMAN

1. Untuk memenuhi tuntutan reformasi Presiden B.J. Habibie mengambil langkah – langkah perbaikan sebagai berikut :
a. Membentuk Kabinet dengan nama Kabinet Reformasi.
b. Perubahan kehidupan dibidang politik.
c. Mengurangi peran sosial politik ABRI.
d. Perbaikan ekonomi.
e. Mengadakan Sidang Umum MPR.
f. Mengadakan Pemilihan Umum.

2. Reformasi berarti perubahan radikal pada seluruh aspek kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya.
3. Gerakan Reformasi merupakan gerakan untuk memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
4. Kondisi sosial ekonomi masyarakat sejak reformasi tetap memperihatinkan karena masih terjadinya hal – hal anatar lain :
Masih banyaknya jumlah pengangguran.
Kesenjangan sosial ekonomi antara kelompok / individu dalam masyarakat.
Masih berlangsungnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

LATIHAN SOAL

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memebri tanda silang (x).
1. Presiden B.J. Habibie membentuk Kabinet dengan nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet tersebut meliputi perwakilan dari, kecuali ……
a. Golongan Karya.
b. ABRI.
c. Partai Persatuan Pembangunan.
d. Partai Demokrasi Indonesia.
e. Partai Kebangkitan Bangsa.
2. Kabinet B.J. Habibie dilantik pada tanggal ………..
a. 21 Mei 1998. d. 24 Mei 1998.
b. 22 Mei 1998. e. 25 Mei 1998.
c. 23 Mei 1998.
3. Salah satu langkah yang ditempuh Presiden B.J. Habibie dalam memenuhi tuntutan reformasi adalah ........
a. Menurunkan Harga.
b. Menekan laju inflasi.
c. Menghapus peran sosial politik ABRI.
d. Meningkatkan Sumber Daya Manusia.
e. Menstabilkan krisis ekonomi.
4. Agenda Reformasi kaum reformis adalah, kecuali ………
a. Adili Soeharto dan kroni-kroninya.
b. Amandemen UUD 1945.
c. Pembubaran PKI.
d. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI.
e. Otonomi daerah yang seluas-luasnya.

5. Kondisi ekonomi masyarakat sejak reformasi adalah ………..
a. Taraf hidup rakyat menurun.
b. Keadan masyarakat makin maju.
c. Perkembangan hidup makin harmonis.
d. Hasil pertanian makin meningkat.
e. Tercapainya Swasembada Pangan.
6. Kondisi sosial yang nampak pada kehidupan masyarakat sejak reformasi adalah…….
a. Terciptanya kerukunan antar etnik dan agama.
b. Terciptanya suasana aman dan tentram.
c. Seringnya terjadi demonstrasi menuntut keadilan.
d. Makin banyaknya orang kaya baru.
e. Diadilinya sejumlah koruptor besar.


DAFTAR PUSTAKA

Nugroho Notosusanto dkk, 1992.. Sejarah Nasional Indonesia ( Untuk SMA Kelas 3).
Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Nico Thaimiend R, dkk, 2000. Sejarah Nasional Dan Umum Untuk SMA Kelas 3.
Jakarta, Yudhistira.
Edy Purwito dkk, 1996 Sejarah Nasional Dan Umum 2.
Surakarta, PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
Sri Anjani Suwarno, 1991. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa untuk SMA Kelas 3.
Jakarta, PT. Edumedia.
I Wayan Badrika, 2003. Sejarah Nasional Dan Umum Untuk SMA Kelas 3.
Jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama.
Sekretariat Negara, 1981. 30 Tahun Indonesia Merdeka (1945 – 1949).
Jakarta, Citra Lantoro Gung Persada.
………………………. 1981 30 Tahun Indonesia Merdeka (1950 – 1964).
Jakarta, Citra Lantoro Gung Persada.
……………………….. 1981 30 Tahun Indonesia Merdeka (1965 – 1973).
Jakarta, Citra Lantoro Gung Persada.
Neiny Ratmaningsih, 1996. Sejarah Nasional Indonesia Dan UMum Untuk SMA Kelas 2.
Bandung, Ganeca Exact Bandung.
I Wayan Badrika, 1994. Sejarah Nasional Dan Dunia Untuk SMA Kelas 3.
Jakarta, Erlangga.
Panduan Belajar Global, KBK 2004 LKS Sejarah Kelas 3.
Jakarta, Pustaka Firdaus.
Kompetensi Dasar : Kemampuan mengalisa perkembangan ekonomi – keuangan, politik, dan konflik Indonesia – Belanda pada awal kemerdekaan

Materi Pokok : Perkembangan kehidupan ekonomi – keuangan, politik, pemerintahan pada awal kemerdekaan.

Indikator :  Mendiskripsikan kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang ekonomi – keuangan, birokrasi, militer dan hubungan pusat – daerah sampai tahun 1950.

 Mengidentifikasi gejolak sosial diberbagai daerah pada awal kemerdekaan.

 Menghubungkan perkembangan keragaman ideology dan partai politik dengan perubahan otoritas KNIP dan Lembaga Kpresidenan pada awal kemerdekaan

Kompetensi Dasar : Kemampuan menganalisis perkembangan ekonomi – keuangan, politik, dan konflik Indonesia – Belanda pada awal kemerdekaan.

Materi Pokok : Konflik Indonesia – Belanda

Indikator :  Membuat peta wilayah pendudukan Belanda dan pusat – pusat konflik Indonesia Belanda secara kronologis.

 Mengidentifikasi peran masing – masing daerah dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

 Menghubungkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) dengan berkelanjutannya konflik Indonesia – Belanda.

 Mendiskripsikan proses peralihan kekuasaan politik setelah peristiwa Gerakan 30 September.

Kompetensi Dasar : Kemampuan mengalisa perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia ditengah usaha mengisi kemerdekaan.

Materi Pokok : Kehidupan Masyarakat dan Negara pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin.

Indikator :  Membandingkan sistem struktur politik pada masa demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin serta pengaruh yang ditimbulkannya.

 Mengidentifikasi faktor – faktor penyebab kegagalan penyusunan undang – undang dasar baru.

 Menghubungkan kebijakan ekonomi pemerintah dengan kondisi ekonomi nasional dan daerah sampai tahun 1965.

 Mendiskripsikan kehidupan masyarakat diberbagai daerah sehubungan dengan nasionalisasi ekonomi, pergolakan politik daerah dan meningkatnya ketegangan antar kekuatan politik.

Kompetensi Dasar : Kemampuan mengalisa perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia ditengah usaha mengisi kemerdekaan.

Materi Pokok : Peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan Peralihan kekuasaan politik.

Indikator :  Merekonstruksikan terjadinya peristiwaGerakan 30 September.

 Membandingkan beberapa pendapat tentang peristiwa Gerakan 30 September.

 Mendiskripsikan dampak sosial politik dari peristiwa Gerakan 30 September didalam masyarakat.

 Mendiskripsikan proses peralihan kekuasaan politik setelah peristiwa Gerakan 30 September.

Kompetensi Dasar : Kemampuan mengalisa perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia ditengah usaha mengisi kemerdekaan.

Materi Pokok : Perkembangan masyarakat dan Negara pada masa Orde Baru.

Indikator :  Mengidentifikasi ciri – ciri pokok kebijakan pemerintah Orde Baru.

 Mendiskripsikan proses menguatnya peran Negara pada masa Orde Baru.

 Menganalisis dampak menguatnya peran Negara terhadap kehidupan masyarakat pada masa Orde Baru.

 Membandingkan dampak Revolusi Hijau dan Industrialisasi terhadap perubahan sosial ekonomi dipedesaan dan perkotaan pada masa Orde Baru.

Kompetensi Dasar : Kemampuan mengalisis proses jatuhnya pemerintahan Orde Baru serta terjadinya reformasi.

Materi Pokok : Proses munculnya reformasi dan jatuhnya pemerintah Orde Baru.

Indikator :  Mengidentifikasi faktor – faktor penyebab munculnya tuntutan reformasi dan jatuhnya pemerintahan Ord Baru.

 Menghubngkan krisis politik ekonomi dan sosial dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru.

 Merekonstruksikan jatuhnya pemerintah Orde Baru secara kronologis.

 Mendiskripsikan proses peralihan kekuasaan politik setelah peristiwa Gerakan 30 September.

Kompetensi Dasar : Kemampuan mengalisis proses jatuhnya pemerintahan Orde Baru serta terjadinya reformasi.

Materi Pokok : Perkembangan kehidupan masyarakat dan Negara setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru.

Indikator :  Mendiskripsikan perkembangan politik setelah 21 Mei 1998.

 Mendiskripsikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat diberbagai daerah sejak reformasi.